BIRO ADPIM – Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kaltara Togap Simangunsong menyampaikan sejumlah poin penting hasil Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih, kepada kepala OPD dan jajaran lingkup Pemprov Kaltara di gubernuran, Selasa (12/11/2204).
Salah satu yang menarik perhatian adalah pengingatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar terus meningkatkan kinerja dan kompetensi.
“PNS jangan baper akan diganti dengan orang-orang baru PPPK yang punya kemampuan yang lebih baik, dan hal ini sudah terjadi di beberapa kementerian di Pusat,” tegas Togap
Ia mengingatkan bahwa era kompetisi sudah dimulai dan undang-undang telah mengakomodasi hal tersebut.
Selain itu, Pjs juga menekankan hasil rakornas untuk ditindaklanjuti di tingkat daerah.
Antara lain penguatan ketahanan pangan dan energi. Ia meminta Kepala OPD Pemprov Kaltara mempersiapkan lahan strategis guna mendukung swasembada pangan dan melakukan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih.
Dalam hal peningkatan kualitas SDM, Togap kembali me-review program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk Kaltara.
Dalam hal optimalisasi teknologi digital, Pemerintah daerah diminta untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Hal tak kalah penting lainnya adalah penguatan ekonomi kreatif dan UMKM, bahwa sektor ekonomi kreatif dan UMKM menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
Percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru Tanjung Selor pun jadi perhatian khusus. Menurutnya, OPD bersama daerah induk, mesti mengambil langkah-langkah strategi untuk merealisasikan rencana pemekaran.
“Di tingkat provinsi, saya pun sudah menyampaikan peringatan keras kepada ODP agar lebih banyak berkegiatan di Tanjung Selor, bukan di Tarakan. Ini untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa di Tanjung Selor dan ekonomi pada umumnya,” beber Togap.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Desa. Termasuk pentingnya kesetaraan dalam jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Jangan sampai kita menciptakan kemiskinan-kemiskinan baru,” tegasnya. BIRO ADPIM