BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah serius menggarap potensi perdagangan karbon. Sebagai langkah awal, delegasi Kaltara yang dipimpin Pjs. Gubernur Toga Simangunsong melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim) mempelajari lebih lanjut skema perdagangan karbon yang telah berhasil dijalankan di provinsi tetangga tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/10/2024), dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari kedua provinsi, termasuk Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Bappeda Kaltim, dan perwakilan dari berbagai dinas terkait.
Adapun Pjs Gubernur Kaltara membawa tim beranggotakan Biro Hukum, Biro Perekonomian, Bappeda dan Litbang, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, dan Biro Administrasi Pimpinan.
Kaltim Jadi Role Model
Kaltim telah lebih dulu sukses mengimplementasikan skema perdagangan karbon dan berhasil mendapatkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dari Bank Dunia sebesar Rp1,6 triliun. Sebesar 20% dari nilai tersebut telah masuk ke kas daerah. Keberhasilan Kaltim ini menjadi inspirasi bagi Kaltara yang memiliki potensi alam yang tidak kalah kaya, terutama hutan dan mangrove yang luas.
“Potensi Kaltara untuk mendapatkan NEK sangat besar,” ujar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Adapun Togap Simangunsong menyatakan, karakteristik hutan di Kaltim dan Kaltara sangat mirip, sehingga ia optimistis yakin skema yang berhasil di Kaltim dapat diterapkan di Kaltara.
Perlu Payung Hukum
Untuk dapat mengimplementasikan perdagangan karbon secara efektif, Kaltara membutuhkan payung hukum yang kuat. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara berencana menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Pedoman Penyelenggaraan NEK, Persetujuan Lokasi Kegiatan Konservasi Gambut dan Mangrove, serta Pedoman Persetujuan Lokasi Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan.
“Ini seperti yang dilakukan Kaltim,” ujar Togap.
Meningkatkan PAD
Selain memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan, perdagangan karbon juga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.
“Perdagangan karbon tidak hanya baik untuk lingkungan dan bumi ini, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian Togap.
Rapat Koordinasi Nasional
Dalam waktu dekat, rencananya akan diadakan rapat koordinasi terkait perdagangan karbon se-Indonesia di Tanjung Selor, Bulungan. Kegiatan ini diusulkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan direspons positif dengan kesiapan dari Pjs Gubernur Kaltara.
“Kami terus memperkuat sinergi antar daerah dalam upaya pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemanfaatan potensi perdagangan karbon,” kata Akmal Malik. BIRO ADPIM