BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. (H.C.) Zainal A Paliwang, M.Hum, secara resmi melepas Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltara yang lama, Ruben Artia Lumbantoruan, dan menyambut Kepala BPK yang baru, Hery Purwanto. Serah terima jabatan ini berlangsung khidmat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kaltara di Kota Tarakan, Kamis (1/8/2024).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Ruben Artia Lumbantoruan atas dedikasinya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah selama ini.
“Kontribusi beliau sangat berarti bagi Provinsi Kaltara,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyambut hangat kehadiran Hery Purwanto sebagai Kepala BPK yang baru.
“Kami optimistis dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, BPK Provinsi Kaltara akan semakin baik,” ujarnya.
Pergantian kepemimpinan di BPK Provinsi Kaltara ini menjadi momentum penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Apresiasi yang disampaikan Gubernur Zainal terhadap kinerja Ruben Artia Lumbantoruan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya BPK dalam menjaga akuntabilitas.
Salah satu poin penting yang disampaikan Gubernur Zainal adalah keberhasilan Provinsi Kaltara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Prestasi ini merupakan buah dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPK.
Pencapaian opini WTP secara berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini juga mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPK.
Meskipun telah meraih prestasi yang membanggakan, Gubernur Zainal tetap menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan memperkuat sistem pengendalian internal.
Tantangan ke depan bagi pemerintah daerah dan BPK adalah mempertahankan opini WTP dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak serta inovasi dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pergantian kepemimpinan di BPK Provinsi Kaltara menjadi momentum penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan Provinsi Kaltara meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan.
“Namun, pemerintah daerah dan BPK harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjaga kepercayaan publik,” demikian Gubernur. BIRO ADPIM