Berita

Dari Isu Perubahan Iklim hingga Era Industri 5.0, Pemprov Kaltara Rajut Masa Depan Berkelanjutan

BIRO ADPIM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2025-2045 disebut momentum tepat merajut masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi provinsi ini.

Salah satu isu yang berkembang pada Musrenbang RPJPD ini adalah ketahanan terhadap perubahan iklim. Kenaikan suhu global, pola cuaca yang tidak menentu, dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan utama.

Sebagai respons, Pemprov Kaltara akan mengintegrasikan kebijakan yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan pelestarian ekosistem.

β€œHal ini sejalan dengan komitmen Kaltara untuk menjadi provinsi hijau dan tangguh,” ujar Gubernur Kaltara, DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., pada pembukaan Musrenbang RPJPD Kaltara di Tanjung Selor, Senin (10/6/2024).

Berlanjut pada isu era Industri 5.0. Kaltara siap menyambut perkembangan teknologi ini dengan menyusun kebijakan yang mendukung penetrasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di semua sektor.

Menurut Gubernur, peningkatan keterampilan masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi perubahan ini. Dengan demikian, Kaltara dapat memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Kaltara pun kaya akan sumber daya alam (SDA). RPJPD ini memprioritaskan akselerasi industri hilirisasi SDA untuk memaksimalkan nilai tambah dan memastikan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Dan, membangun konektivitas menjadi elemen penting dalam pengembangan Kaltara. Gubernur optimistis perbaikan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi akan membuka akses ke wilayah terpencil, meningkatkan konektivitas antar daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemprov Kaltara berkomitmen untuk membangun masa depan yang inklusif. Setiap kebijakan harus memastikan agar semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pembangunan.

RPJPD disusun dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangatlah penting.

Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wagub Yansen TP pun mengundang semua pihak berpartisipasi dalam menyusun RPJPD Kaltara. Masukan dan ide semua lapisan masyarakat sangat berharga untuk merumuskan pembangunan yang komprehensif dan realistis. BIRO ADPIM