Berita

Prihatin kondisi ‘overload’, Gubernur sambut baik realisasi Lapas baru di Tanjung Selor dan blok khusus perempuan

BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyuarakan keprihatinan atas kondisi lembaga pemasyarakatan di wilayah Kaltara yang sudah sangat kelebihan kapasitas (over capacity).

Hal tersebut diungkapkan Gubernur saat menerima kunjungan kerja Pelaksana Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Utara, Yan Rusmanto, di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kanwil Ditjenpas memaparkan data riil di lapangan kepada Gubernur mengenai kondisi hunian lapas yang sudah tidak rasional.

Berdasarkan data resmi, Lapas Kelas IIA Tarakan yang berkapasitas normal 460 orang saat ini harus menampung hingga 1.393 orang. Kondisi serupa terjadi di Lapas Nunukan dengan kapasitas normal 352 orang yang kini dijejali oleh 1.123 orang.

Dari total sekitar 2.500 lebih warga binaan di seluruh Kaltara, ironisnya 66 persen atau sekitar 1.600 orang di antaranya merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkotika.

Mendengar pemaparan laporan tersebut, Gubernur Zainal mengaku sangat prihatin. Menurutnya, kondisi para tahanan yang berdesak-desakan—di mana satu sel sempit diisi hingga delapan sampai sembilan orang secara bercampur—sudah jauh dari kata layak dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

“Saya memang sangat prihatin, sangat prihatin atas over capacity daripada lapas ini yang jauh dari layak dan dari segi kemanusiaan lagi,” tutur Gubernur.

Menanggapi kedatangan dan penyampaian informasi dari Plt Kakanwil Ditjenpas, Gubernur Zainal menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Ia optimistis kehadiran jajaran kanwil dapat memberikan angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan.

Gubernur mengungkapkan bahwa persoalan krusial ini sebenarnya sudah disuarakan secara berulang-ulang ke Pusat dan pejabat sebelumnya, sejak lama.

Gubernur juga mengatakan, agar dalam perencanaan pembangunan di atas lahan seluas 10 hektare yang terletak di Kilometer 9—kawasan strategis antara Mapolda Kaltara dan Brigif—sudah langsung dirancang secara terintegrasi.

Ia meminta agar disiapkan blok khusus untuk warga binaan perempuan serta fasilitas rumah rehabilitasi bekerja sama dengan BNNP guna menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Menanggapi arahan dan masukan dari Gubernur Kaltara, Plt Kakanwil Ditjenpas Yan Rusmanto bersama Dinas PUPR Perkim Kaltara menyatakan siap menindaklanjuti seluruh poin pembahasan.

Pihaknya segera mempersiapkan kelengkapan dokumen perencanaan bersama pemerintah daerah guna mewujudkan pembangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan baru di Tanjung Selor demi menjawab tantangan penegakan hukum dan pelayanan kemasyarakatan yang lebih manusiawi di perbatasan. (van/adpim)