
BIRO ADPIM — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima sekaligus menyampaikan dukungan penuh terhadap aspirasi aliansi masyarakat adat Dayak yang menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin (16/11/2026).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap permohonan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 391/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Bima Sadi Eropa Sijabat dan kawan-kawan. Gugatan tersebut mempersoalkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang selama ini memberikan ruang pengecualian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat hukum adat.
Di hadapan massa aksi, Gubernur Zainal A. Paliwang menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan depan dan mengawal langsung tuntutan masyarakat adat hingga ke Pemerintah Pusat. Ia menilai tradisi berladang yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Dayak selalu dilandasi kearifan lokal yang terukur dan terkendali.
“Saya mendukung penuh. Tidak mungkin masyarakat akan membakar hutannya tanpa kendali. Saya tahu betul masyarakat Dayak kalau berladang itu dijaga, dibuat sekat bakar, tidak dibiarkan terbakar habis,” tegas Gubernur Zainal.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas jalannya penyampaian pendapat yang berlangsung tertib, damai, dan bermartabat, serta mengapresiasi sinergi pengamanan dari jajaran kepolisian.
Dalam wawancara terpisah bersama awak media, Gubernur kembali menekankan bahwa praktik pembukaan lahan tradisional tidak pernah menjadi pemicu kebakaran hutan berskala luas. Apabila ditemukan oknum yang sengaja membakar hutan di luar ketentuan adat hingga menimbulkan bencana, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.
Wakil Gubernur Kaltara sekaligus Ketua DAD Kaltara, Ingkong Ala, memaparkan bahwa sistem ladang berpindah (nugal) menggunakan teknik tersendiri dan pupuk alami yang telah diwariskan sejak ratusan tahun lalu tanpa merusak ekosistem dan menimbulkan kebakaran hutan.
“Orang-orang tua kita dulu memperjuangkan aturan itu supaya masuk dalam undang-undang. Alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir maksimal 2 hektare per kepala keluarga, karena pembakaran ladang ini sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu,” ungkap Ingkong Ala.
Ia membantah keras anggapan pemohon uji materi yang mengaitkan izin berladang tradisional sebagai penyebab bencana kabut asap. Menurutnya, karhutla berskala besar umumnya terjadi di wilayah pesisir yang didominasi lahan gambut maupun kawasan perkebunan skala masif, sementara masyarakat adat di wilayah hulu membuka ladang di tanah mineral dengan teknik sekat bakar yang ketat.
“Daerah hulu itu tidak ada kebakaran hutan. Yang ada adalah daerah pesisir yang notabene daerah gambut. Masyarakat yang menggunakan konsep ladang berpindah ini tidak ada yang memakai media lahan gambut, karena padi nugal tidak akan tumbuh di lahan gambut,” jelasnya.
Wagub juga menyayangkan langkah Bima Sadi Eropa Sijabat dan kawan-kawan yang mengajukan uji materi tanpa berkoordinasi dengan lembaga adat maupun pemangku kepentingan di Kaltara. Ia mengingatkan bahwa jika gugatan tersebut tidak segera dicabut, reaksi dari masyarakat adat akan semakin keras.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Lembaga Adat dan Organisasi Kemasyarakatan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap resmi untuk diteruskan Pemprov Kaltara kepada Pemerintah Pusat:
1. Menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak secara turun-temurun telah mempraktikkan tata kelola pembukaan lahan tradisional melalui sistem ladang berpindah gilir balik yang terukur dan terkendali sebagai penopang ketahanan pangan serta warisan budaya leluhur.
2. Menolak kedudukan hukum (legal standing) Bima Sadiropa Sijabat dan kawan-kawan yang dinilai tidak memiliki legitimasi adat maupun mandat untuk bertindak atas nama masyarakat adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mendesak Bima Sadiropa Sikabat dan kawan-kawan untuk segera mencabut permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU Cipta Kerja dalam perkara nomor 391/PUU-XXIV/2026.
4. Mendesak agar Bima Sadiropa Sijabat dan kawan-kawan segera dihadirkan dan diproses melalui mekanisme sidang adat Dayak yang berlaku di Kaltara atas tindakan yang dinilai mencederai martabat serta hak hidup masyarakat adat.
5. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI untuk segera mencabut pernyataan terkait wacana revisi Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengecualian pembukaan lahan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat hukum adat.
6. Mengimbau seluruh jajaran lembaga adat, dewan adat, serta organisasi kemasyarakatan adat Dayak untuk mempersiapkan konsolidasi dan aksi unjuk rasa besar-besaran di tingkat pusat apabila poin tuntutan 1 hingga 5 tidak segera dipenuhi.
7. Menuntut Pemerintah Pusat untuk segera mengakui dan menetapkan praktik pembukaan lahan tradisional atau sistem berladang masyarakat adat Dayak sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional.
Seluruh naskah pernyataan sikap tersebut diserahkan secara resmi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara untuk ditandatangani bersama dan dikawal langsung ke Jakarta. (van/adpim)