BIRO ADPIM – Perayaan hari jadi daerah tidak selalu diukur dari kemeriahan pesta, melainkan dari keteguhan merawat persatuan. Nuansa khidmat sekaligus semarak tampak menyelimuti ruang sidang rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sabtu (24/10/2026).
Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-14 Provinsi Kaltara ini menghadirkan pemandangan yang sarat makna. Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., pimpinan dan anggota DPRD, pejabat tingkat Pusat, jajaran Forkopimda, hingga kepala perangkat daerah tampak anggun dan berwibawa mengenakan ragam busana adat Nusantara.
Keberagaman busana tradisional dari berbagai penjuru tanah air ini merefleksikan Kaltara sebagai rumah bersama yang merawat harmoni dalam kebinekaan.
Di balik khidmatnya prosesi sidang, perayaan HUT ke-14 tahun ini sengaja dilangsungkan dengan format yang sangat sederhana. Gubernur Zainal A Paliwang dalam pidatonya secara terbuka mengungkapkan bahwa kesederhanaan tersebut merupakan bentuk empati, keprihatinan, dan solidaritas mendalam atas kondisi kabut asap yang tengah melanda sebagian wilayah Kaltara serta berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, di tengah tantangan tersebut—termasuk kebijakan pemangkasan dan efisiensi anggaran daerah—Gubernur menegaskan bahwa semangat membangun tidak akan pernah surut.
“Efisiensi anggaran tidak akan pernah memangkas semangat kita untuk terus membangun Kaltara,” tegas Gubernur Zainal di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan.
Semangat juang ini dibuktikan melalui lahirnya berbagai inovasi fiskal dan tata kelola pemerintahan yang progresif. Salah satunya adalah Sinergi Kaltara sebagai wadah kolaborasi multipihak untuk mempercepat pembangunan, serta inovasi terobosan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang pertama kali diterapkan di Indonesia guna memperluas basis pajak daerah.
Sebagai ruang refleksi satu tahun ke belakang, Gubernur memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif dan membanggakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Kaltara pada triwulan II-2026 tumbuh impresif sebesar 4,96%, dan secara kumulatif semester I-2026 tumbuh 5,09%. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) pada triwulan II-2026 bahkan menembus angka Rp42,47 triliun, merefleksikan akselerasi aktivitas ekonomi yang kian menguat.
Dalam rentang lima tahun terakhir (2021–2025/2026), pertumbuhan ekonomi Kaltara stabil berada di kisaran 4,5% hingga 5,3% per tahun, ditopang oleh sektor konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan, dengan tingkat inflasi daerah yang terjaga rendah di bawah 3%.
Tak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tata kelola keuangan pemerintah daerah juga kembali menorehkan tinta emas. Pemerintah Provinsi Kaltara sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun 2025. Capaian prestisius ini menjadi torehan ke-12 kalinya secara berturut-turut, membuktikan bahwa komitmen akuntabilitas dan kepatuhan standar akuntansi tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Mengusung tema peringatan tahun ini, “14 Tahun Kalimantan Utara, Ekonomi Tumbuh Semua Berdaya”, Gubernur menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi makro harus dirasakan secara nyata hingga ke pelosok desa, wilayah pedalaman, dan kawasan perbatasan. Untuk mewujudkannya, Gubernur memaparkan tiga fokus utama arah pembangunan Kaltara ke depan.
Langkah strategis pertama berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan iklim investasi, penguatan kapasitas UMKM, perluasan penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing produk-produk lokal.
Selanjutnya, Pemprov Kaltara berkomitmen memastikan pemerataan manfaat pembangunan dengan memperbaiki aksesibilitas pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan mutu pendidikan, dan kualitas kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Poin ketiga adalah memperkuat tata kelola pemerintahan dan kedisiplinan anggaran, sehingga setiap program pembangunan memiliki sasaran yang jelas, hasil yang terukur, serta memberikan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menutup pidatonya, Gubernur menyampaikan apresiasi bedar kepada para tokoh inisiator pembentukan provinsi, para pendahulu, DPRD, instansi vertikal, TNI-Polri, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat Kaltara. (van/adpim)