BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.448.214.750.596,70 pada Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, atau berada pada angka 93 persen dibanding APBD ‘Murni’.
Pagu Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2.463.561.708.285,70, sementara defisit ditutup melalui Pembiayaan Netto dari SiLPA Audited TA 2025 senilai Rp15.346.957.689,00. Postur ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (9/9/2026).
Penyesuaian postur anggaran pada APBD Perubahan 2026 mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian di tengah keterbatasan ruang fiskal. Sisi Belanja Daerah hanya bergeser tipis sekitar 0,54 persen dari pagu awal, yang mengindikasikan efisiensi dan ketepatan penyerapan anggaran. Pemprov Kaltara memastikan penyesuaian angka-angka tersebut tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik, di mana setiap rupiah belanja wajib melewati seleksi ketat agar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltara tidak bersikap defensif. Pemerintah daerah tetap mempertahankan target indikator makro utama dengan pendekatan quality growth—yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak sekadar mengejar angka statistik, melainkan efektif membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat ketimpangan sosial.
Pemprov Kaltara menetapkan target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,35 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditekan hingga 3,76 persen, serta angka kemiskinan ditargetkan melandai ke level 5 persen. Pemerataan ekonomi ditopang oleh penjagaan Rasio Gini pada angka 0,250, sementara indeks daya saing SDM (Indeks Modal Manusia) diproyeksikan menyentuh angka 0,57.
Sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, Kaltara mematok target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 65,72 persen sebagai wujud komitmen terhadap implementasi ekonomi hijau.
Arahan penggunaan anggaran pada APBD Perubahan 2026 dipastikan tetap memegang teguh Delapan Program Prioritas Pembangunan Kaltara. Program ini difokuskan pada penguatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan setara gender, serta pembangunan kawasan perbatasan yang sejahtera dan berdaya saing.
Di saat bersamaan, Pemprov Kaltara memacu produktivitas ekonomi kerakyatan dan perdesaan serta pengembangan sektor pangan dan agribisnis secara berkelanjutan.
Akselerasi transisi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru juga berjalan berdampingan dengan upaya menggerakkan potensi pariwisata dan kebudayaan daerah.
Untuk menopang seluruh aktivitas ekonomi tersebut, pemerintah daerah terus mempercepat konektivitas infrastruktur inter dan antarwilayah yang disempurnakan oleh tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan, dan inovatif.
Melalui pembahasan KUA-PPAS Perubahan bersama DPRD Kaltara secara terbuka dan konstruktif, kebijakan fiskal Kaltara 2026 diyakini menjadi stimulan kuat untuk menjaga daya tahan ekonomi daerah sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (van/adpim)