BIRO ADPIM — Laju investasi di kawasan industri Kalimantan Utara (Kaltara) kini tidak lagi berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bergerak cepat memastikan derap pertumbuhan ekonomi tersebut ikut menarik gerbong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar menjadi bagian inti dari rantai pasok industri.
Komitmen strategis ini dibuktikan melalui keberhasilan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menuntaskan tahapan jangka pendek proyek perubahan Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara (SINERGI KALTARA).
Capaian tersebut dipaparkan Sekprov Denny dalam Seminar Implementasi Proyek Perubahan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Pada fase awal ini, serangkaian pondasi penting berhasil dibangun konkret. Pemprov Kaltara sukses membentuk Forum Koordinasi Multipihak (FKM), merampungkan pemetaan kebutuhan industri, membangun platform digital kemitraan, menerbitkan regulasi pendukung, serta menciptakan kesepakatan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Kaltara dengan raksasa industri daerah, PT KIPI dan PT PKN.
Seminar ini didampingi langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., yang bertindak sebagai Mentor, bersama Coach Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M., serta narasumber Dr. Andi Taufik, M.Si.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara mengawal ketat implementasi SINERGI KALTARA agar dampak ekonominya langsung menyentuh para pelaku usaha lokal.
“SINERGI KALTARA menghubungkan potensi lokal dengan pertumbuhan industri. Kita ingin investasi yang masuk ikut meningkatkan kesejahteraan UMKM Kaltara,” ujar Gubernur.
Sekprov Denny Harianto menekankan bahwa agenda berikutnya akan difokuskan pada akselerasi kapasitas dan sertifikasi produk UMKM, perluasan jangkauan platform digital, serta pemantapan penetrasi pasar di kawasan ekonomi strategis Kaltara.
Guna memastikan produk lokal memenuhi standar mutu industri, skema pendampingan holistik akan diperkuat—mencakup perbaikan kualitas produk, kemasan, tata kelola manajemen usaha, digitalisasi, hingga pembukaan akses pembiayaan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan asosiasi dunia usaha.
“Kami ingin memastikan UMKM Kaltara tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama yang berdaya saing dalam rantai pasok industri global,” tegas Sekprov. (van/adpim)