BIRO ADPIM — Saban pagi, irama pembelajaran di SMA Negeri 2 Tanjung Selor selalu diwarnai oleh riuh yang tak biasa. Bukan bunyi bel masuk kelas atau derap langkah siswa di koridor, melainkan mesin kendaraan membelah jarak. Selama bertahun-tahun, sekolah ini berdiri dalam bayang-bayang, terbelah di dua lokasi yang terpisah jarak 15 menit perjalanan.
Di satu sisi, ada gedung sekolah lama di kawasan Selimau, Jalur IV, Tanjung Selor, Bulungan. Di sisi lain, berdiri gedung baru di Jalan Perdamaian, juga di Tanjung Selor. Setiap kali jadwal laboratorium komputer atau TIK tiba, para siswa dan guru harus memobilisasi diri melintasi jalanan Tanjung Selor.
Kehadiran bus sekolah bantuan Kementerian Perhubungan pada 2025 memang sedikit mengobati tantangan tersebut, mengantar para siswa membelah jalanan demi belajar komputer di bangunan lama. Namun, ruang yang terpisah tetaplah sebuah jarak yang menuntut kompromi.
Rabu pagi (19/8/2026) di Jalan Perdamaian, kompromi itu perlahan mulai menemui titik akhir.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., melangkah ke tapak pembangunan. Di hadapan jajaran pejabat Pemprov Kaltara, perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dewan guru, hingga para siswa, batu diletakkan. Peletakan batu pertama (groundbreaking) itu menandai dimulainya proyek revitalisasi senilai Rp1.184.552.000,00.
Dana yang dikucurkan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 ini adalah bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk merenovasi 71 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Di Kaltara—wilayah yang kerap diidentikkan sebagai beranda depan NKRI—sebanyak 23 sekolah mendapatkan kucuran anggaran dan program yang sama.
“Sebagai provinsi muda di wilayah perbatasan, kita terus berhadapan dengan tantangan pemerataan pembangunan, dan pendidikan adalah sektor yang paling fundamental,” tegas Gubernur Zainal dalam sambutannya.
Ia menggarisbawahi bahwa mayoritas peserta didik di SMAN 2 berasal dari keluarga berpenghasilan menengah. Kehadiran fasilitas pendidikan yang memadai adalah hak dasar, bukan kemewahan.
Alokasi anggaran Rp1,18 miliar tersebut, dimanfaatkan untuk pembangunan tiga fasilitas gedung yaitu laboratorium TIK/STEM, ruang perpustakaan, dan ruang administrasi.
Kepala SMAN 2 Tanjung Selor, Hj. Kartinem, S.Pd., tak dapat menyembunyikan kelegaannya. Dalam penjelasannya, proses revitalisasi ini membutuhkan perjuangan administrasi yang panjang, terutama dalam menyelaraskan data real di lapangan dengan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Lahan kami di Jalan Perdamaian ini mencapai 10.480 meter persegi, sangat luas,” ujar Kartinem.
Namun, sinkronisasi data Dapodik sempat menjadi tantangan tersendiri ketika mengajukan tambahan ruang kelas baru. Dari 9 (sembilan) rombongan belajar (rombel) yang terdata, baru 6 (enam) fisik kelas yang terbangun di gedung baru. Perbaikan sinkronisasi data inilah yang kini terus dikejar agar pada tahun mendatang, tiga ruang kelas tambahan dapat menyusul dibangun.
Meski terhimpit keterbatasan fisik dan keharusan ‘nomaden’ antar-gedung sekolah SMAN 2 Tanjung Selor menolak kerdil. Berstatus sebagai Sekolah Penggerak, para siswanya secara konsisten mendulang piala—mulai dari ajang seni, kejuaraan olahraga, hingga Olimpiade Sains Nasional (OSN).
“Semua prestasi itu lahir dari semangat anak-anak yang percaya bahwa kualitas mimpi tidak pernah ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, melainkan oleh keteguhan hati,” tutur Kartinem di hadapan Gubernur.
Bagi keluarga besar sekolah, tiga gedung baru yang mulai ditancapkan fondasinya hari ini adalah jawaban atas penantian panjang untuk menyatukan seluruh aktivitas belajar-mengajar di satu hamparan tanah yang sama pada tahun depan. Tidak ada lagi waktu 15 menit yang terbuang di jalan raya hanya untuk mengejar jam praktikum TIK.
Gubernur Zainal pun menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara beserta tim teknis pengawas agar mengawal ketat proyek bernilai miliaran rupiah ini.
“Utamakan kualitas dan ketepatan waktu. Pastikan transparansi dan akuntabilitas dari setiap rupiah dana negara ini,” tegas Gubernur.
Kini, batu pertama telah terbenam di tanah Jalan Perdamaian, dan menunggu waktu 120 hari kalender untuk siap digunakan. (van/adpim)