BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kaltara mempertegas komitmen mengakselerasi transformasi struktur ekonomi daerah.
Langkah ini diambil guna merespons potensi perlambatan kinerja sektor pertambangan batubara akibat penyesuaian permintaan global dan perubahan kebijakan energi dunia, sekaligus memitigasi dampak ketidakpastian geopolitik serta perang dagang.
Dalam gelaran Benuanta Economic Forum 2026 di Tanjung Selor, Selasa (4/8/2026), Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan bahwa posisi strategis Kaltara di wilayah perbatasan harus dimanfaatkan untuk mendorong diversifikasi ekonomi berbasis nilai tambah dan energi bersih.
“Kuncinya pada percepatan hilirisasi industri unggulan, penguatan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, serta penyediaan infrastruktur dasar dan kemudahan perizinan bagi dunia usaha,” ujar Wagub Ingkong Ala, Selasa (4/8/2026).
Sinyal perlunya transformasi struktur ekonomi tersebut diperkuat oleh Kepala KPw BI Kaltara, Agus Taufik. Ia memaparkan bahwa pangsa sektor pertambangan batubara di Kaltara secara bertahap mengalami penurunan dari 26,9 persen pada periode 2021–2023 menjadi 24,05 persen pada 2025, dan diproyeksikan berlanjut ke angka 22,86 persen pada 2026.
Penurunan permintaan dari negara mitra utama seperti Tiongkok dan India yang beralih ke energi terbarukan, serta penyesuaian RKAB, memperkuat urgensi hadirnya sumber pertumbuhan baru.
Sebagai solusinya, keberadaan KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan potensi investasi hingga Rp504 triliun dan proyeksi penyerapan lebih dari 110.000 tenaga kerja—khususnya di industri pengolahan aluminium, petrokimia, dan baterai—serta dukungan PLTA Mentarang Induk di Malinau, disiapkan menjadi pilar baru perekonomian Kaltara.
Namun, Pemprov Kaltara dan BI menekankan bahwa keberhasilan investasi berskala besar tersebut wajib membangun rantai pasok (supply chain) yang inklusif.
Pelaku UMKM lokal di Kaltara ditargetkan masuk dalam ekosistem industri, mulai dari penyediaan bahan pangan, jasa transportasi, katering, hingga akomodasi, sehingga manfaat ekonomi tidak terserap ke luar daerah.
Guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah, forum ekonomi tersebut juga dirangkaikan dengan re-launching Website Neraca Pangan Provinsi Kaltara.
Platform digital hasil kolaborasi TPID ini memungkinkan pemantauan ketersediaan pangan secara real-time dan memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi lonjakan harga maupun kelangkaan pasokan di seluruh kabupaten/kota.
Melalui konsolidasi kebijakan antara pemerintah daerah, otoritas moneter, dan pelaku usaha ini, Kaltara optimistis mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, serta berdaya saing tinggi di tengah ketidakpastian pasar global. (van/adpim)