BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memantapkan langkah strategis dalam mendorong transformasi ekonomi, kemandirian fiskal, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di beranda utara NKRI.
Komitmen kuat ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., berkenaan digelarnya Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 di, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Raker APPSI 2026 yang mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto.
Forum ini mempertemukan 28 gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia guna menyelaraskan visi pembangunan nasional dari tingkat daerah.
Gubernur Kaltara hadir dengan didampingi Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR-Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Adpim, hingga Plt. Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara. Kehadiran tim teknis lengkap ini bertujuan agar semua kesepakatan dan arahan strategis nasional dapat langsung diakselerasi di lapangan sekembalinya ke Kaltara.
Menanggapi arahan Wamendagri Bima Arya Sugiarto yang meneruskan pesan khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Zainal A Paliwang menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara secara optimal dan akuntabel.
Langkah ini selaras dengan fokus utama Pemprov Kaltara dalam melakukan efisiensi anggaran, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maksimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah, serta perluasan kemitraan investasi hijau dan berkelanjutan.
“Sejalan dengan tema Raker APPSI kali ini, pemberdayaan UMKM adalah pilar utama kekuatan ekonomi kerakyatan kita. Di Kaltara, kami terus mendorong UMKM lokal agar naik kelas melalui digitalisasi, kemudahan akses permodalan, serta perluasan pasar hingga ke wilayah perbatasan,” ujar Gubernur Zainal.
Selain memacu sektor ekonomi, Raker APPSI 2026 juga menekankan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk terus merajut koordinasi harmonis secara berkala bersama bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda.
Terkait isu sensitif batas wilayah antardaerah yang menjadi salah satu atensi khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam raker tersebut, Gubernur Zainal menyambut baik fasilitasi koordinasi intensif yang ditawarkan pemerintah pusat. Bagi Kaltara, kejelasan batas wilayah administratif adalah kunci kepastian hukum investasi serta optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Raker APPSI 2026 juga menjadi ruang refleksi bagi para kepala daerah untuk saling berbagi inspirasi dalam menghadapi tantangan birokrasi yang kian dinamis. Gubernur Zainal sejalan dengan peringatan Kemendagri mengenai pentingnya kepemimpinan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Dengan selesainya rangkaian Raker APPSI 2026 ini, Pemprov Kaltara optimis dapat membawa pulang formula kebijakan terbaik untuk diimplementasikan secara konkret. Sinergitas yang terbangun erat antara Kaltara, lintas kementerian, dan provinsi lain se-Indonesia diyakini mampu mengantarkan Kaltara tumbuh menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, unggul dalam tata kelola digital, serta lestari ekologinya demi kemaslahatan masyarakat. (van/adpim)