BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) langsung bergerak cepat menggenjot transformasi sistem pembayaran dari tunai menjadi nontunai (cashless).
Langkah ini dinilai tidak hanya mampu mendongkrak pendapatan daerah, melainkan juga memberikan efek domino positif bagi percepatan roda ekonomi dan kemudahan aktivitas transaksi harian masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltara Tahun 2026 yang berlangsung di Tanjung Selor, Bulungan, Senin (13/7/2026).
Gubernur Zainal menyebut penerapan sistem digital bukan lagi hanya tren, tetapi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem ekonomi daerah yang lebih efisien dan transparan.
Menurut Gubernur, hadirnya kanal-kanal pembayaran digital tersebar luas, masyarakat dan pelaku usaha diuntungkan karena proses transaksi menjadi lebih cepat, tepat, aman, dan efisien.
Kemudahan akses nontunai ini diyakini mampu memicu gairah perekonomian lokal, memangkas biaya birokrasi, serta memberikan rasa aman bagi warga dalam bertransaksi harian.
Dalam rencana strategis tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltara menunjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara sebagai ‘lead sector’ baru TP2DD menggantikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Perubahan struktur ini dilakukan agar Bapenda lebih fokus mendampingi serta memantau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil retribusi dalam mematangkan ekosistem digitalisasi di lapangan.
Langkah akselerasi ini sekaligus menjadi jawaban tegas atas rapor realisasi retribusi daerah Kaltara yang tercatat baru menyentuh angka 23,50 persen per 8 Juli 2026.
Gubernur Zainal pun menginstruksikan seluruh OPD pengampu retribusi segera menanggalkan cara-cara lama dan wajib melakukan transisi ke sistem pembayaran digital guna menutup celah kebocoran anggaran daerah.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari sektor pajak dan retribusi yang masuk ke kas daerah melalui sistem digital akan langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk stimulus ekonomi yang konkret.
“Hasil pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan yang mulus, fasilitas kesehatan yang mumpuni, serta akses pendidikan berkualitas yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga,” tutur Gubernur.
Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat, Pemprov Kaltara melalui Bapenda yang berkolaborasi dengan PT Jasa Raharja juga menggelar pengundian Gebyar Pajak 2026.
Berbagai hadiah menarik mulai dari kepingan emas murni hingga sepeda listrik disiapkan untuk memotivasi warga agar taat dan memanfaatkan kemudahan layanan berbasis digital yang telah disediakan Pemerintah. (van/adpim)