BIRO ADPIM – Hubungan historis dan geografis antara Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalimantan Timur (Kaltim) kini semakin kokoh dan tak terpisahkan. Melalui langkah strategis lintas provinsi, kedua daerah bersepakat menjalin kerja sama besar dalam pemanfaatan serta pemeliharaan ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah Kaltara dan Kaltim.
Sinergi tersebut diresmikan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara, serta pihak swasta yakni PT Sumalindo Global TBK QQ dan PT Sumalindo Lestari Jaya II, Selasa (30/6/2026), di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Memimpin rombongan kunjungan kerja dari Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pertemuan momentum mengevaluasi sekaligus mengakselerasi infrastruktur perbatasan. Bagi Kaltara, akses jalan yang mantap menuju Kaltim adalah harga mati bagi kesejahteraan warga pedalaman.
“Keberadaan ruas jalan merupakan urat nadi konektivitas antar-provinsi yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, pengembangan kawasan perbatasan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan,” tegas Wagub Ingkong Ala.
Wagub Kaltara juga menyambut hangat komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran Pemprov Kaltim. Ia mengaku bangga atas kolaborasi yang terus terjalin kuat ini, sehingga jaringan konektivitas di dua provinsi bertetangga dapat berjalan optimal tanpa hambatan logistik.
Di sisi lain, Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), mengapresiasi penuh kunjungan kerja ini sebagai wujud kolaborasi aktif. Menurutnya, interaksi sosial dan ekonomi antara warga Kaltim dan Kaltara—khususnya yang berada di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Berau, hingga kawasan Apau Kayan di Malinau—sangatlah tinggi dan saling bergantung dalam aktivitas logistik sehari-hari.
Gubernur Rudy menyatakan, negara dan pemerintah wajib hadir di tengah masyarakat pedalaman untuk memberikan pelayanan publik dan fasilitas terbaik. Pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi hanya terkonsentrasi di pusat-pusat kota saja.
“Hubungan Provinsi Kaltim dengan Kaltara tidak erat lagi, tapi tak terpisahkan. Harapan kita, perbatasan ini ke depan akan menjadi halaman depan Provinsi Kalimantan, bukan lagi halaman belakang. Hak masyarakat perbatasan untuk mendapat infrastruktur yang layak harus dipenuhi,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Sebagai langkah konkret pasca-penandatanganan kerja sama ini, Gubernur Kaltim dalam waktu dekat dijadwalkan akan turun langsung meninjau progres pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kutai Barat hingga Mahakam Ulu guna memastikan kualitas jalur konektivitas perbatasan tersebut berada dalam kondisi prima. (mel/van/biroadpim)