BIRO ADPIM – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, SE.,M.Si menegaskan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen vital untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
Dalam pembukaan bimbingan teknis bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Tanjung Selor, Rabu (29/4/2026), Wakil Gubernur menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda Indonesia tersebut.
Pemprov Kaltara saat ini tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas guna mengatasi tantangan geografis di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Ingkong Ala menginstruksikan para pejabat pengelola anggaran memastikan setiap paket pekerjaan, mulai dari akses listrik, air bersih, hingga fasilitas kesehatan, mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat sasaran.
Lebih lanjut, ia menekankan peran PA dan KPA sangat krusial dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proses pengadaan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mengubah persepsi bahwa pengadaan barang bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini menghadirkan ahli pengadaan Samsul Ramli sebagai narasumber untuk memperkuat pemahaman regulasi bagi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan pemerintah provinsi.
Melalui penguatan koordinasi ini, Pemprov Kaltara menargetkan optimalisasi serapan anggaran 2026 agar setiap rupiah yang dikelola memberikan nilai manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi daerah. BIRO ADPIM