BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pemerataan pembangunan wilayah, penguatan karakter Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan ekonomi berbasis nilai tambah.
Langkah besar ini dicanangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlangsung di Tanjung Selor pada Kamis (9/4), sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan visi Kaltara sebagai “Beranda Depan NKRI yang Makmur.”
Dalam pidato pembukaannya, Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menekankan bahwa lompatan indikator makro yang dicapai provinsi ini dalam lima tahun terakhir merupakan modal kuat untuk menghadapi tantangan global. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara tercatat terus menanjak hingga mencapai angka 74,04 pada tahun 2025, yang diiringi dengan keberhasilan menekan angka kemiskinan ke level terendah sebesar 6,32 persen.
Tren positif ini juga tercermin dari angka kesenjangan pendapatan atau Gini Ratio yang menyusut menjadi 0,251, menandakan distribusi ekonomi yang semakin merata di tengah masyarakat.
Selaras dengan agenda nasional, transformasi ekonomi Kaltara pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, serta mendorong akselerasi hilirisasi industri di kawasan-kawasan strategis.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas tetap menjadi prioritas utama guna menghubungkan wilayah pesisir dengan daerah pedalaman dan perbatasan yang menjadi wajah terluar negara.
Namun, pemerintah menyadari bahwa perjalanan menuju tahun 2027 tidak lepas dari risiko eksternal, termasuk ketidakpastian kebijakan perdagangan global, tensi geopolitik, hingga disrupsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dapat memperlebar kesenjangan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, RKPD Kaltara dirancang dengan prinsip efisiensi fiskal yang ketat, di mana alokasi anggaran difokuskan pada program-program pengungkit ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi antara perencanaan Pusat dan Daerah menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan tetap terukur dan berkelanjutan.
Melalui forum Musrenbang ini, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, untuk berkolaborasi dalam mengawal integrasi pendanaan dan pelaksanaan proyek prioritas. Dengan penguatan ekosistem investasi yang ramah lingkungan dan peningkatan literasi digital tenaga kerja lokal, Kaltara optimis dapat berdiri tegak sebagai pilar ekonomi baru di bagian utara Indonesia, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. BIRO ADPIM