BIRO ADPIM, TARAKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara Dr. Yansen TP M.Si menyampaikan upaya-upaya aktual pembangunan daerah di hadapan pimpinan dan sejumlah anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan reses di Kota Tarakan, Rabu (4/10/2023).
Di antara yang hadir adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
“Kami bersyukur mendapatkan kehormatan kunjungan kerja jajaran Komisi IX DPR RI,” tutur Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur mengatakan Kalimantan Utara akan berusia 11 Tahun pada 25 Oktober 2023 ini dan Pemerintah Provinsi berupaya keras meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Kesempatan pertemuan ini dimanfaatkan Wakil Gubernur menyampaikan beberapa hal aktual. Antara lain banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Utara pada pekan terakhir September 2023 kemarin, yang informasinya kurang tersiar hingga ke Pusat.
Untuk itu, Wakil Gubernur meminta dukungan Komisi IX DPR RI sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia dan mitra Pemerintah (Pusat) untuk membantu penanganan dampak banjir yang melanda tiga kabupaten di Kalimantan Utara baru-baru ini yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
“Informasi ini kurang direspons di tingkat nasional, maka kami harapkan kunjungan DPR RI ini, sekaligus membawa informasi ke Pemerintah Pusat di Jakarta untuk membantu recovery dampak banjir tersebut,” tutur Wakil Gubernur.
Ia bertutur, banjir baru-baru ini hampir menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Malinau yang luasnya mencapai 73 ribu kilometer persegi dengan warga terdampak mencapai 63 ribu jiwa. Demikian juga dampak banjir terhadap enam kecamatan di Kabupaten Nunukan.
“Banjir telah berdampak pada rusaknya sawah masyarakat lebih dari 500 hektare di perbatasan, di Malinau juga demikian, apalagi ini memasuki musim tanam,” tutur Yansen TP.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan sejumlah upaya pembangunan antara lain pembangunan kesehatan seperti rencana mendirikan Program Studi Kedokteran di Universitas Borneo Tarakan (UBT); pencegahan stunting; dan kepesertaan masyarakat pada jaminan kesehatan nasional (JKN).
Bidang ketenagakerjaan, Wakil Gubernur memaparkan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pasar kerja; peningkatan kerja sama antarpemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi; serta upaya pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial.
“Mengingat adanya pengaduan yang hanya bisa diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi masih menginduk di Samarinda, Kalimantan Timur, sehingga kami mengharapkan dukungan Komisi IX untuk percepatan pembentukan peradilan tersebut,” tuturnya. *