BIRO ADPIM, TANJUNG SELOR – Sebanyak 12 fokus pembangunan daerah dikupas Gubernur Zainal A Paliwang dalam Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara 2024 yang digelar di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (15/2/2023).
Fokus pembangunan daerah disarikan dari permasalah dan isu strategis yang disesuaikan dengan tema RKPD 2024 Provinsi Kalimantan Utara yaitu “Meningkatkan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah”.
Dua belas fokus pembangunan itu dirinci antara lain meningkatkan produksi dan kualitas industri unggulan; meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan UMKM; meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; serta mewujudkan SDM dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing.
Selain itu Pemprov Kaltara fokus meningkatkan produktivitas dan produksi peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura; mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; dan meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerja sama dan efektivitas promosi penanaman modal.
“Kita juga ini meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam; meningkatkan inovasi daerah; meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum; akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; serta meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran,” tutur Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur juga menggarisbawahi beberapa hal. Antara lain perlunya kepala OPD beserta jajarannya turun langsung ke lapangan melihat realita masyarakat dan menyerap aspirasinya.
“Tidak boleh hanya duduk manis di kantor. Ada beberapa tempat yang ditemui masih kategori miskin ekstrim. Sangat prihatin kalau di Kaltara masih ada yang miskin ekstrim. Kepala OPD harus turun mengecek,” tutur Gubernur.
Selain itu juga terungkap masih ditemukan desa yang belum berlistrik. Mirisnya, kata Gubernur, desa tersebut hanya berjarak sekitar 2-3 kilometer dari sumber pembangkit listrik milik swasta di Tanjung Selor.
Gubernur juga mengingatkan OPD terkait untuk mengembangkan potensi unggulan daerah seperti hasil laut dan perikanan yang dapat mengangkat citra daerah dan perekonomian masyarakat secara umum.
“Misalnya yang bisa kita jual adalah sektor pariwisata. Termasuk potensi seafood dari hasil laut kita. Kita memiliki hasil alam yang sangat bagus kualitasnya,” ujarnya.
ISU STRATEGIS
Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan Pemprov Kaltara dan Pemkab/Pemkot dalam melaksanakan pembangunan. Mengingat kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai pilar yang mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
Isu strategis tersebut mencakup masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah; masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia; rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Termasuk belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan; dan masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
“Isu-isu itu menjadi perhatian pemerintah dan menjadi dasar dalam menyusun prioritas pembangunan pada 2024,” tuturnya.
Untuk diketahui, Pemprov Kalimantan Utara menggelar Konsultasi Publik RKPD bersama seluruh pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran kemudian akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
Forum konsultasi publik ini merupakan media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan salam tahapan penyusunan rancangan. BIRO ADPIM