
BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus mengukuhkan posisinya sebagai pionir pembangunan beranda depan Indonesia melalui penguatan infrastruktur perbatasan yang masif. Langkah strategis ini mendapat atensi serius dari Pemerintah Sarawak, Malaysia, yang kini berkomitmen menyinergikan pembangunan fasilitas lintas batas guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang terintegrasi.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE.,M.Si menegaskan, keberhasilan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan instrumen vital bagi Pemerintah RI (Pusat) dan Pemerintah Daerah di Kaltara untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerja delegasi Malaysia ke PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, pada Rabu (25/3), Pemprov Kaltara menunjukkan kesiapan infrastruktur yang telah m3menuh8 standar pelayanan perbatasan tradisional.
Visi Pemerintah dan Pemprov Kaltara dalam menjadikan wilayah perbatasan sebagai titik pusat logistik internasional kini mulai membuahkan hasil diplomasi yang konkret. Ingkong Ala menekankan bahwa kesenjangan infrastruktur di kedua sisi perbatasan harus segera dijembatani melalui kolaborasi antarnegara agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Menurutnya, selain pos pemeriksaan administratif, PLBN Long Nawang juga gerbang strategis yang menghubungkan Sarawak langsung menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak tempuh sekitar 700 kilometer.
Apresiasi tinggi datang dari Wakil Menteri Digital Sarawak, Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, yang mengakui keunggulan standar pembangunan yang diterapkan Indonesia di Kaltara. Wilson menyatakan bahwa kesiapan sarana dan prasarana di PLBN Long Nawang akan menjadi rujukan resmi bagi Pemerintah Malaysia dalam merencanakan pembangunan fasilitas serupa di wilayah Sarawak.
Ia berkomitmen menyatukan permohonan pembangunan fasilitas Immigration, Customs, Quarantine, Security (ICQS) kepada pemerintah Malaysia guna mengimbangi kemajuan yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia.
Pembangunan perbatasan yang diinisiasi Pemprov Kaltara ini diproyeksikan akan membawa transformasi besar pada berbagai sektor utama. Di sisi ekonomi, keberadaan fasilitas modern ini akan mengubah jalur perdagangan informal menjadi sistem perdagangan yang legal dan tertata, sekaligus membuka peluang kerja sama lintas negara di sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Secara sosial, optimalisasi PLBN diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan warga pedalaman melalui mobilitas yang lebih mudah dan akses layanan publik yang lebih berkualitas.
Selain memperkuat kedaulatan negara melalui fasilitas pengawasan yang modern, langkah ini juga mempertegas konektivitas logistik yang lebih cepat di masa depan. Ingkong Ala menggarisbawahi bahwa kedekatan historis dan kultural antara masyarakat Kaltara dan Sarawak sebagai satu rumpun menjadi modal sosial yang kuat.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Malinau dan Apau Kayan, sehingga wilayah perbatasan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi Indonesia. BIRO ADPIM