BIRO ADPIM – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan institusi pendidikan dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan saat melakukan audiensi bersama Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (LADK-KU) di Universitas Borneo Tarakan (UBT), Selasa (3/2).
Pertemuan ini membedah berbagai lompatan inovasi yang telah dilakukan UBT dalam menjawab tantangan tenaga kerja profesional di wilayah perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Ingkong Ala mengapresiasi perkembangan pesat UBT yang kini telah berusia 26 tahun dan memasuki tahun ke-17 sejak beralih status menjadi perguruan tinggi negeri. Saat ini, UBT telah mengelola 35 program studi, termasuk lima program studi baru yang dilantik pada Desember tahun lalu.
Di antaranya adalah Program Studi Psikologi, Kedokteran yang kini sudah memasuki angkatan ketiga, serta Hukum Bisnis. Program Studi Hukum Bisnis ini menjadi salah satu dari hanya tiga yang ada di Indonesia, sebuah langkah visioner untuk mengisi kekosongan ahli hukum di sektor korporasi dan investasi.
Lebih lanjut, Wagub menyebut keberadaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang telah diimplementasikan di Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sudah bekerja untuk mendapatkan gelar akademik tanpa harus menempuh masa kuliah normal.
Sebagai contoh, praktisi hukum dengan pengalaman kerja lebih dari lima tahun kini dapat menyelesaikan studi sarjana hanya dalam waktu dua tahun. UBT bahkan telah memperkuat program ini melalui kolaborasi bersama instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Polda, dan Polres di wilayah Kaltara.
Selain pendidikan formal sarjana, UBT juga membuktikan eksistensinya di tingkat nasional melalui penyelenggaraan Sertifikasi Guru atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pada tahun kedua pelaksanaannya ini, tercatat sekitar 2.500 calon guru dari seluruh penjuru Indonesia melaksanakan PPG di UBT, dengan komposisi yang didominasi oleh tenaga pendidik lokal asal Kaltara.
Hal ini dipandang sebagai pencapaian besar dalam upaya standarisasi dan peningkatan kesejahteraan guru di Kaltara.
Wagub Ingkong Ala menjelaskan bahwa keputusan UBT untuk lebih fokus menambah program studi dibandingkan menambah fakultas baru merupakan langkah taktis yang sangat tepat. Pilihan ini dinilai lebih efektif secara pembiayaan namun tetap mampu memberikan dampak besar pada ketersediaan variasi keahlian bagi generasi muda.
Melalui audiensi ini, pemerintah berharap LADK-KU dapat aktif memacu warga lokal memanfaatkan seluruh fasilitas pendidikan tersebut demi masa depan Kaltara yang lebih kompetitif. BIRO ADPIM