BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menyambut langsung kedatangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, di ruang VIP Bandara Juwata Tarakan, Kamis (8/1) sore.
Kedatangan Menteri PPPA ini bagian agenda penguatan sinergitas pusat dan daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltara.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Zainal A Paliwang dan Menteri Arifatul Choiri Fauzi secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan nomor: 001/Men/KL.01/01/2026 dan 100.3.7.1/001/I/NK2026.
Kesepakatan ini berfokus pada Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kaltara. Kerja sama ini direncanakan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan.
Beberapa poin krusial yang menjadi fokus utama kedua belah pihak, antara lain pengarusutamaan gender yang memastikan kebijakan di Kaltara responsif terhadap perspektif gender.
Fokus selanjutnya adalah perlindungan hak perempuan dan anak yang fokusnya untuk memperkuat pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan.
Kesepakatan ini juga meningkatkan ketahanan keluarga melalui program edukasi dan komunikasi yang masif, serta pengelolaan sistem data gender dan anak yang lebih terpadu untuk mendukung pengambilan kebijakan yang akurat.
Penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana layanan bagi perempuan dan anak, termasuk penguatan unit-unit layanan di tingkat daerah juga menjadi ruang lingkup kesepakatan ini.
Gubernur Zainal A Paliwang menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah.
“Kita butuh kerja sama yang terencana dan terpadu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, khususnya bagi kaum perempuan dan perlindungan anak-anak kita di Kaltara,” ujar Gubernur.
Senada dengan hal tersebut, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi sambutan hangat dan komitmen Pemprov Kaltara. Ia optimistis nota kesepakatan ini menjadi panduan teknis bagi instansi terkait di pusat maupun daerah untuk bergerak bersama.
Prosesi penyambutan dan penandatanganan ini ditutup dengan pertukaran cinderamata sebagai simbol kemitraan yang erat antara Kementerian PPPA dan Pemprov Kaltara. BIRO ADPIM