BIRO ADPIM – Estafet kepemimpinan birokrasi tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi berganti. Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melantik H. Denny Harianto, S.E., M.M., sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) definitif di Tanjung Selor, Jumat (19/12/2025).
Pelantikan ini menjadi babak baru bagi Pemprov Kaltara. Denny Harianto kini mengemban amanah sebagai panglima ASN, menggantikan peran yang sebelumnya diisi oleh Dr. Bustan, S.E., M.Si., selaku Penjabat (Pj) Sekprov, serta meneruskan tonggak kepemimpinan Dr. H. Suriansyah, M.AP., yang purna tugas pada Maret 2025 lalu.
Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Gubernur Zainal Paliwang menegaskan jabatan Sekda bukan sekadar posisi prestisius di puncak karier PNS. Ia menyebut jabatan ini sebagai “jembatan” vital antara perencanaan strategis dan realisasi pembangunan.
“Ini adalah momentum penting. Sekprov adalah penggerak utama roda birokrasi dan pengawal kebijakan. Saya tegaskan, seorang Sekda harus berani mengambil keputusan yang benar meski tidak selalu populis,” ujar Gubernur Zainal dalam sambutannya.
Gubernur juga menitipkan pesan tajam mengenai efektivitas kerja. Ia meminta Denny Harianto untuk memastikan tidak ada sumbatan dalam pelayanan publik akibat lemahnya koordinasi.
“Jangan biarkan roda birokrasi berjalan lambat karena ketidaktegasan. Di tangan Saudara, wajah birokrasi Kaltara tercermin,” tegasnya.
Menghadapi tantangan Kaltara sebagai provinsi perbatasan dengan potensi besar, Gubernur berharap Sekprov yang baru menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Fokus utama ke depan meliputi penguatan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government); efisiensi anggaran daerah; akselerasi program yang menyentuh masyarakat terpencil dan pesisir.
Prosesi pelantikan ini disaksikan langsung oleh jajaran tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Anggota DPD RI Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., serta Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M, serta para tokoh adat dan sejumlah petinggi TNI/Polri dan instansi vertikal lainnya. BIRO ADPIM