BIRO ADPIM – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (LADKKU) Tahun 2025 dibuka Senin 17 November 2025, di Tanjung Selor. Agenda tahunan ini menjadi momentum menata arah perjalanan lembaga adat, memastikan keberlanjutan adat, budaya, serta memperkokoh struktur kelembagaan masyarakat Dayak di Bumi Benuanta.
Pembukaan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Kaltara sekaligus Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), serta Ingkong Ala, SE., M.Si., Wakil Gubernur Kaltara yang menjabat Ketua Umum Lembaga Adat Dayak Kenyah (LADK) Provinsi Kaltara beserta jajaran pengurus.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan bahwa Rakerda ini wadah strategis dengan tiga agenda besar yang wajib dicapai.
Rakerda Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (LADKKU) Tahun 2025 memfokuskan kegiatannya pada tiga agenda besar. Pertama, Rakerda bertujuan untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kegiatan adat yang telah berjalan sepanjang tahun, yang berfungsi untuk menilai capaian, mengidentifikasi kekurangan atau ‘pekerjaan rumah’, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan guna mengoptimalkan peran lembaga adat ke depan.
Kedua, forum ini menjadi wadah utama untuk penyusunan Program Kerja Tahun 2026, di mana program yang dihasilkan harus bersifat realistis, inovatif, dan mampu merespons tantangan zaman serta selaras dengan visi pembangunan Provinsi Kaltara.
Ketiga, agenda penting lainnya adalah pembahasan dan penguatan struktur kelembagaan, memastikan LADKKU memiliki tata organisasi yang kokoh, sistem kerja yang transparan, dan solidaritas yang kuat, sehingga Lembaga Adat tetap relevan dalam dinamika pembangunan modern tanpa tercerabut dari akar tradisinya.
Wakil Gubernur Kaltara menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Lembaga Adat Dayak, yang disebutnya sebagai penjaga nilai, pelindung identitas, dan pengayom masyarakat.
Ia menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kaltara tidak hanya sebatas infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang pelestarian budaya, penguatan karakter, serta harmoni sosial yang dijaga oleh lembaga adat.
“Di tengah derasnya arus perubahan, budaya Dayak harus tetap berdiri tegak sebagai pilar kebhinekaan, perekat persaudaraan, dan sumber kearifan lokal yang tak ternilai,” tegas Wagub.
Pemprov Kaltara berkomitmen penuh menjadikan LADKKU sebagai mitra strategis dalam berbagai program daerah, mulai dari pendidikan budaya, penyelesaian konflik sosial, pelestarian ritual adat, hingga pemberdayaan masyarakat adat. BIRO ADPIM