BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Senin 30 Desember 2024.
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, menghadiri secara langsung kegiatan ini, beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden Prabowo mengatakan, ekonomi Pancasila adalah perpaduan ideal antara kapitalisme pasar bebas dan perencanaan terpusat yang mengedepankan asas kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai UUD 1945.
“Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus me-manage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Dalam arahannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengutip pernyataan dari Prof. Widjojo Nitisastro, bahwa asas perencanaan terdapat 2 (dua) hal, yaitu penentuan tujuan yang hendak dicapai dan cara paling efisien dan rasional untuk mencapai tujuan. Selain itu, Prof. Widjojo juga mendasarkan perencanaan pembangunan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
“RPJMN 2025-2029 akan disempurnakan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden untuk mengarahkan pembangunan nasional dalam jangka waktu lima tahun ke depan. RPJMN adalah penjabaran dari visi dan misi Presiden,” ujar Rachmat.
RPJMN 2025-2029 menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan 4,5 persen pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen tahun 2026, peningkatan Indeks Modal Manusia harus meningkat menjadi 0,59 di tahun 2029, dan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen.
Musrenbangnas menjadi tonggak penting dalam penyusunan RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman strategis pembangunan nasional untuk lima tahun mendatang. RPJMN merupakan dokumen kebijakan, sekaligus wujud komitmen moral bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. (BIROADPIM)