BIRO ADPIM – Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan di Kaltara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 di Tanjung Selor, Kamis (1/10/2026).
Dalam sambutannya, Wagub Ingkong mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan tanggung jawab satu perangkat daerah saja,
“Kemiskinan itu berlapis. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Sehingga, Wagub meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan kerja berbasis data dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama. Manfaatkan aplikasi “SEPAKAT” untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah.
Wagub juga menekankan pentingnya kolaborasi konkret antarpihak. Sehingga, tidak ada tumpeng tindih terkait pembagian peran antara provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta.
Selanjutnya, perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat rentan. Pendekatan inklusif dan data terpilah perlu menjadi bagian dalam perumusan program, termasuk bantuan sosial. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir yang menghadapi tantangan serta biaya pelayanan yang lebih besar.
Dikatakan Wagub, bantuan sosial bukan menjadi tujuan akhir. Program penanggulangan kemisikan harus diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat dengan membuka akses kesempatan kerja dan penanggulangan usaha bagi keluarga miskin.
“Tujuan akhir kita adalah kemandirian,” tegasnya.
Wagub Ingkong mengapresiasi dukungan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), Baznas, serta Program SKALA yang turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kaltara.
“Angka kemiskinan bukan sekadar statistik di atas kertas. Dibalik angka tersebut, ada keluarga, anak-anak yang berhak bersekolah dengan layak, orang tua yang berhak hidup sehat, dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Itulah perjuangan sejati kita,” tutup Wagub Ingkong. (mel/adpim)