BIRO ADPIM — Dalam tata kelola pemerintahan responsif dan berintegrasi, stabilitas daerah tidak hanya bertumpu pada laju pembangunan fisik, melainkan juga pada kokohnya sinergi antarlembaga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) konsisten memelihara keharmonisan hubungan kerja sama lintas sektoral guna menghadirkan tata kelola publik yang kondusif, transparan, dan berkeadilan.
Semangat penguatan koordinasi kelembagaan tersebut terjalin saat Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi silaturahmi jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kaltara di Ruang Rapat Gubernur, Tanjung Selor, Selasa (22/9/2026).
Rombongan PTA Kaltara dipimpin Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, M.H.E.S., didampingi Wakil Ketua, Drs. Mahmud Dongoran, M.H., beserta jajaran pejabat struktural peradilan agama.
Dalam pertemuannya, Gubernur Zainal menggarisbawahi bahwa harmoni yang terbangun antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan agama merupakan fondasi krusial menciptakan kepastian hukum serta ketenteraman di tengah kehidupan bermasyarakat.
“Layanan keadilan di bidang hukum keluarga dan keagamaan harus benar-benar hadir dan memberikan kemudahan serta perlindungan bagi seluruh masyarakat,” tegas Gubernur Zainal.
Selain menjaga stabilitas kelembagaan, Pemprov Kaltara menyambut terbuka berbagai gagasan penguatan layanan publik terpadu yang dapat dikolaborasikan bersama instansi vertikal, khususnya dalam mendekatkan akses keadilan hingga ke kawasan pelosok dan perbatasan.
Langkah silaturahmi ini turut dipertegas oleh Ketua PTA Kaltara, Drs. Moh. Khazin, M.H.E.S., yang menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan berkesinambungan dari Pemprov Kaltara terhadap kelancaran operasional serta pengembangan sarana prasarana peradilan agama di wilayah perbatasan utara Indonesia.
Melalui kemitraan yang kian rekat ini, kedua instansi berkomitmen terus menyelaraskan langkah dalam mengawal isu-isu strategis kemasyarakatan. (van/adpim)