BIRO ADPIM — Dalam akselerasi penataan birokrasi yang adaptif dan profesional, jabatan aparatur sipil negara (ASN) memegang peranan sentral sebagai penggerak utama roda pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus berkomitmen memperkuat kapasitas organisasi melalui penempatan pejabat fungsional yang berorientasi pada keahlian, integritas, serta dampak langsung bagi masyarakat.
Pesan mendasar mengenai hakikat pengabdian tersebut ditegaskan oleh Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., saat memimpin pengambilan sumpah janji dan melantik 39 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (24/9/2026).
Pelantikan 39 pejabat fungsional ini mencakup berbagai jalur pengangkatan yang disesuaikan dengan kompetensi teknis. Rinciannya meliputi satu orang melalui jalur pengangkatan pertama, 29 orang melalui perpindahan dari jabatan lain, serta sembilan orang melalui mekanisme penyesuaian atau inpassing.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa proses pengisian jabatan fungsional berbasis kompetensi ini penting untuk memastikan setiap aparatur bekerja sesuai keahliannya, sekaligus mengikis pola pikir birokrasi formalitas.
“Jabatan yang diemban bukan panggung administrasi atau ajang gagah-gagahan status sosial, melainkan amanah besar yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata di hadapan masyarakat,” ujarny.
Gubernur menambahkan bahwa keselarasan antara tugas fungsional dan kompetensi individu akan melahirkan inovasi pelayanan yang efisien serta menyentuh langsung kebutuhan warga.
Melalui pengukuhan ini, Pemprov Kaltara optimistis pejabat yang baru dilantik dapat membawa energi dan semangat baru dalam mengakselerasi program-program prioritas daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Gubernur berpesan agar seluruh pejabat fungsional terus mengasah keahlian, menjaga integritas, serta mengedepankan kepedulian sosial dalam setiap pelaksanaan tugas.
Momentum pelantikan ini mempertegas langkah Pemprov Kaltara dalam merawat kepercayaan publik, memastikan setiap kebijakan dan layanan pemerintahan benar-benar hadir untuk memberikan kemanfaatan serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. (van/adpim)