BIRO ADPIM — Dalam lanskap pembangunan daerah modern, guru tak sekadar berfungsi sebagai pengajar, melainkan aktor penggerak transformasi sumber daya manusia. Menyadari vitalnya peran tersebut, Pemprov Kaltara terus memacu akselerasi kualitas pendidik dan memastikan pemerataan akses belajar menjangkau hingga ke garis terluar.
Komitmen ini ditegaskan saat Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltara Tahun 2026 di Unikaltar Tanjung Selor, Sabtu (29/8/2026). Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk merumuskan arah pendidikan daerah yang lebih adaptif dan inklusif.
Sebagai rumah besar bagi para pendidik, PGRI memegang posisi pivotal dalam memperjuangkan hak-hak profesionalitas sekaligus menempa kapasitas guru. Gubernur Zainal memberikan penghormatan tinggi atas keteguhan para guru di Kaltara yang tak pernah surut mengabdi, meski harus berhadapan dengan keterbatasan geografis.
Gubernur menegaskan bahwa penguatan daya saing SDM merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan. Keberhasilan agenda besar tersebut bertumpu langsung pada kualitas pembelajaran yang diterima anak-anak didik hari ini.
“Yang paling penting bagi saya adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh guru serta peserta didik,” tegas Gubernur Zainal di hadapan ratusan delegasi pendidik se-Kaltara.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Gubernur mendorong para pendidik terus mengasah kompetensi. Adaptasi terhadap metode pembelajaran digital menjadi hal yang tak bisa ditawar agar proses belajar-mengajar tetap relevan dan menginspirasi.
Tantangan terbesar pendidikan di Kaltara adalah bentangan geografis yang dinamis. Oleh karena itu, Pemprov Kaltara menaruh perhatian khusus pada pemerataan mutu dan sarana sekolah di wilayah perbatasan, pedalaman, serta kawasan kepulauan.
Gubernur Zainal mengajak PGRI terus berdiri sebagai mitra strategis pemerintah daerah mengawal kebijakan pendidikan yang berkeadilan. Konkerprov 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan sanggup menetas menjadi rekomendasi taktis yang siap dieksekusi.
“Harapan saya, forum ini menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan guru, kemajuan peserta didik, dan mutu pendidikan. Pemprov Kaltara akan selalu membuka ruang sinergi untuk menyempurnakan berbagai kebijakan pendidikan daerah,” tuturnya.
Melalui sinergi yang makin rekat antara pemerintah daerah dan PGRI, harapan menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi secara merata—dari pusat kota Tanjung Selor hingga pelosok perbatasan—terus bergerak. (van/adpim)