BIRO ADPIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat komitmennya memajukan sektor pertanian daerah. Penguatan kelembagaan tani menjadi upaya strategis mengoptimalkan potensi agribisnis serta meningkatkan kesejahteraan para petani di kawasan perbatasan.
Langkah ini ditegaskan dalam perhelatan Pelantikan dan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pengurus Cabang (DPC) HKTI se-Provinsi Kaltara periode 2026–2030 yang berlangsung di Tarakan, Sabtu (29/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., dilantik sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Kaltara periode 2026–2031.
Prosesi pelantikan dilakukan Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang juga Sekretaris Jenderal HKTI Pusat, H. Abdul Kadir Karding. Pada momen yang sama, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., turut dilantik sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Bulungan.
Terpilih dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara dalam kepengurusan HKTI mempertegas kedudukan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Keberadaan organisasi ini diarahkan untuk menjembatani program pembangunan sektor pertanian langsung ke tingkat tapak.
Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu dari sembilan program unggulan Pemprov Kaltara. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, serta harkat dan martabat petani.
“Seiring dengan pelantikan ini, saya menaruh harapan besar agar kita semua dapat memperkuat sinergi untuk memajukan pertanian di Kaltara,” ujar Gubernur Zainal usai pelantikan.
Gubernur juga menyebut potensi komoditas lokal yang bernilai tinggi, salah satunya Garam Krayan, yang merupakan produk garam konsumsi unik asal kawasan pegunungan perbatasan Kaltara.
Sinergi kelembagaan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menempatkan pertanian sebagai salah satu program prioritas nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan swasembada pangan.
Sekretaris Jenderal HKTI, H. Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya peran pengurus yang baru dilantik dalam memberikan dampak positif bagi kehidupan petani di lapangan.
“Pertanian adalah kunci peradaban. Karena itu, konsolidasi organisasi jangan hanya berhenti di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi harus menyentuh hingga ke akar rumput,” tegas Karding.
Melalui kepemimpinan daerah yang terintegrasi dengan penguatan organisasi petani, Pemprov Kaltara dan HKTI optimistis dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. (mel/adpim)