BIRO ADPIM — Kebutuhan energi listrik di sejumlah pemukiman masyarakat pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kini menemui kepastian yang konkret. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama PT PLN (Persero) berkomitmen merealisasikan percepatan listrik desa di 60-an desa yang hingga kini masih gulita.
Langkah solutif ini dipastikan dalam audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., bersama jajaran pimpinan PLN se-Kalimantan di Kota Tarakan, Senin (31/8/2026). Pertemuan ini dihadiri GM PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli, GM UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano Budiawan, serta jajaran manajer unit
pelaksana wilayah Kaltara dan Balikpapan.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM resmi menetapkan Kaltara sebagai daerah prioritas nasional untuk percepatan pemerataan energi. Program listrik desa ini mulai berjalan pada 2026 dan ditargetkan tuntas secara bertahap dalam tiga tahun mendatang (2026–2028). Pembiayaan proyek infrastruktur ini ditanggung sepenuhnya oleh APBN dan dieksekusi langsung PLN.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pemprov Kaltara tidak sekadar memantau, melainkan mengawal ketat ketercapaian program di lapangan melalui Dinas ESDM Kaltara.
“Kaltara mendapat perhatian khusus dari pusat. Ada sekitar 60-an desa yang durasi penuntasannya kita dorong secara bertahap selama tiga tahun ke depan. Kami terus berkoordinasi dengan PLN agar pelaksanaan fisik di lapangan berjalan tepat waktu,” ujar Gubernur Zainal.
Tak hanya mengandalkan jaringan konvensional, penanganan kawasan terisolir seperti perbatasan Krayan dilakukan melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang berbasis energi baru terbarukan (EBT).
Untuk menyasar warga kurang mampu yang terkendala biaya penyambungan, Pemprov Kaltara dan PLN mengintegrasikan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Pemprov Kaltara menyiapkan basis data kemiskinan daerah agar skema penyambungan listrik gratis ini tidak salah sasaran.
GM PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, mengapresiasi langkah aktif Pemprov Kaltara menyiapkan pendataan dan pengawalan lapangan.
Ia mengatakan, selain pembangunan listrik desa yang berjalan tahun ini, revitalisasi PLTMH Paramayu di Krayan juga menjadi pekerjaan prioritas PLN.
“Untuk bantuan sambungan rumah tangga kurang mampu, skema BPBL akan terus dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara,” ujar Chaliq. (van/adpim)