BIRO ADPIM – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel membutuhkan komitmen yang berkelanjutan di seluruh jenjang birokrasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), itu adalah fondasi dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan profesionalisme pelayanan publik.
Langkah memperkuat integritas tersebut kembali ditegaskan saat Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi regional di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (13/8). Pertemuan antar-pemerintah daerah ini sebagai momentum penting mengevaluasi sekaligus mengakselerasi strategi pencegahan korupsi di seluruh lini pemerintahan.
Pencegahan praktik koruptif memerlukan pendekatan sistematis yang mampu menutup setiap celah kerawanan.
“Lewat forum koordinasi ini, Pemprov Kaltara terus mendorong penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan kualitas pengawasan di tingkat daerah,” kata Gubernur Zainal.
Pembenahan tata kelola difokuskan pada area-area strategis, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga perizinan publik. Dengan sistem kontrol yang ketat dan transparan, potensi penyelewengan dapat diantisipasi secara dini, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar teralokasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Penguatan integritas birokrasi pada akhirnya bermuara pada kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh warga. Sinergi lintas pemangku kepentingan dan lembaga pengawas menjadi kunci dalam memastikan prinsip-prinsip good governance berjalan efektif di Benuanta.
Pemprov Kaltara berkomitmen terus merawat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan perbaikan kualitas birokrasi secara konsisten. Integritas yang terbangun kokoh di tubuh pemerintah daerah menjadi modal dasar dalam menghadirkan pembangunan yang berdaya guna, adil, berkesinambungan. (mel/adpim)