BIRO ADPIM – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menerima kunjungan kerja jajaran Personel Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional (Bid Hubint) Panglima TNI di ruang kerjanya di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan ini jadi momentum strategis bagi Pemprov Kaltara menyinergikan data lapangan guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan di beranda terdepan NKRI.
Tim Staf Ahli Panglima TNI yang hadir dipimpin oleh Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T. (Pa Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI), Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla, M.H. (Pa Sahli Tk. II Was Afrika & Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI), Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., dan Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.
Wagub Kaltara Ingkong Ala memaparkan progres dan dinamika pembangunan kawasan perbatasan sejak dirinya mulai mengawal infrastruktur perbatasan pada tahun 2000 hingga bermigrasi ke legislatif Kaltim pada 2014, hingga kini sebagai Wakil Gubernur Kaltara. Dengan garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer di wilayah Kaltara, sinergi antara aspek kesejahteraan dan kedaulatan menjadi perhatian yang memerlukan penanganan lebih serius.
Wagub menyampaikan, investasi negara di perbatasan saat ini sudah berjalan positif. Namun demikian, konektivitas ke dalam internal wilayah Kaltara sendiri masih membutuhkan atensi dan pengawalan ketat agar fungsionalitasnya maksimal.
“Investasi negara di sana sudah ada dan berjalan dengan baik. Saat ini, Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltim juga terus menjalin komunikasi intensif untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH, agar konektivitas antarwilayah semakin terbuka luas bagi mobilitas warga,” ujar Ingkong Ala.
Berdasarkan paparan data infografis “Kondisi Jalan Perbatasan Kaltara 2026”, total jalur paralel dan akses perbatasan tercatat sepanjang 970,70 kilometer. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan status jalan darat.
Fokus penanganan ke depan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsionalitas jalan darat guna membuka isolasi geografis di desa/kelurahan rawan perbatasan yang tersebar di Malinau dan Nunukan.
Tantangan teknis saat ini berfokus pada penuntasan jembatan utama dari wilayah Apau Kayan menuju Data Dian agar mobilitas kendaraan roda empat dapat berjalan optimal di segala cuaca. Begitu juga ruas Malinau menuju Krayan (Nunukan) yang memerlukan pembangunan jembatan Semamu dan jembatan Binuang agar fungsional. Pihaknya juga mengharapkan adanya sinkronisasi pemanfaatan ruang, khususnya pada area lahan konservasi dan hutan produksi, agar pembukaan akses logistik berjalan selaras dengan regulasi lingkungan hidup.
Sebagai langkah strategis mempercepat pemerataan pembangunan, Wagub Ingkong Ala menawarkan pendekatan inovatif melalui “Teori Kemakmuran” (Prosperity Theory) untuk mendampingi pendekatan keamanan (Security Approach) di wilayah perbatasan. Menurutnya, ketahanan nasional yang paling kokoh berakar dari kemandirian ekonomi masyarakat setempat yang membutuhkan penguatan berkesinambungan.
“Antara pertumbuhan ekonomi dan kekuatan pertahanan harus berjalan berbanding lurus. Jika ekonomi masyarakat perbatasan kuat dan makmur, maka dengan sendirinya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kokoh untuk pasang badan menjaga kedaulatan negara,” terang Wagub.
Guna mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di masa depan, Pemprov Kaltara mengusulkan opsi jangka menengah dan panjang berupa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di perbatasan, yaitu Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), hingga Sebatik.
Wagub memproyeksikan, dengan dukungan anggaran terintegrasi pusat berkisar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun secara bertahap, penuntasan infrastruktur jalan dan fasilitas dasar perbatasan dapat diselesaikan secara tuntas.
Merespons pemaparan tersebut, jajaran Staf Ahli Panglima TNI menyambut baik usulan solutif dari Pemprov Kaltara. Sebagai langkah jangka panjang, TNI memandang perlunya menjajaki pengembangan moda transportasi massal seperti kereta api untuk memperlancar distribusi logistik di kawasan perbatasan. Termasuk perlunya ruas jalan lurus untuk mendukung mobilitas alutsista TNI.
Selain itu, tim Mabes TNI berkomitmen untuk membawa kompilasi data pembangunan ini ke tingkat perumusan kebijakan makro di pusat guna memperkuat kolaborasi strategis, dalam rangka membantu penguatan kekuatan militer perbatasan berbasis peningkatan aksesibilitas transportasi darat.
Selain itu, mengoptimalisasikan penyiapan lumbung ketahanan pangan di wilayah perbatasan, serta mengawal jaminan keamanan energi nasional, khususnya pada proyek strategis pembangunan PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan. BIRO ADPIM