Berita

Pemprov perketat pengawasan integritas tiap OPD agar tak ada celah kecurangan

BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya menciptakan birokrasi bersih dan akuntabel melalui kegiatan Sosialisasi Efektivitas Pengendalian Risiko Integritas Tahun 2026 di Tanjung Selor, Senin 11 Mei 2026.

Agenda strategis ini menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Melalui sosialisasi ini, Pemprov Kaltara berupaya memastikan bahwa setiap proses pembangunan berjalan secara integral dan berkelanjutan demi memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Kegiatan ini juga menjadi respons cepat atas arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui surat nomor PE.13.01/UND-32/D6/04/2026 mengenai survei persepsi efektivitas pengendalian risiko integritas.

Wagub Ingkong Ala, SE.,M.Si, pada pidatonya menekankan bahwa upaya pemberantasan kecurangan atau fraud tidak boleh hanya berhenti pada tindakan represif semata.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk memperkuat sistem pencegahan yang sistematis serta membentuk budaya sadar risiko di setiap lini organisasi agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.

Hingga saat ini, Pemprov Kaltara telah menjalankan berbagai instrumen pencegahan korupsi seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta instrumen monitoring dan supervisi MCP-KPK.

Selain itu, percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga terus digalakkan bersamaan dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK. Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memetakan potensi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Ia juga menekankan bahwa integritas harus menjadi nilai utama dalam setiap pelayanan publik karena kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Pemprov Kaltara memberikan apresiasi tinggi kepada BPKP Provinsi Kaltara atas pendampingan berkelanjutan yang dilakukan.

Dengan kolaborasi yang solid, diyakini seluruh aparatur sipil dapat bergerak bersama dalam satu langkah demi mewujudkan Kaltara maju, makmur, dan berkelanjutan. BIRO ADPIM