BIRO ADPIM – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap melakukan lompatan besar dalam peta ekonomi nasional melalui proyek strategis pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Dalam pertemuan Gubernur Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum dengan salah satu calon investor, di Jakarta (21/4/2026), Kaltara memosisikan diri sebagai pusat logistik masa depan Indonesia dengan visi transformatif untuk mewujudkan fondasi ekonomi yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Kaltara memiliki potensi luar biasa dengan posisi geostrategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadikannya gerbang utama perdagangan internasional.
Pengembangan Kawasan Industri Hijau (KIPI) Mangkupadi sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi pemicu utama kebutuhan transportasi yang masif, efisien, dan ramah lingkungan.
Gubernur Zainal A Paliwang menegaskan bahwa kereta api merupakan solusi transportasi paling efisien untuk mobilisasi hasil industri dan masyarakat. Dengan kapasitas angkut yang masif, moda ini akan mendukung rantai pasok pelabuhan serta menekan biaya logistik secara signifikan guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Selain untuk angkutan barang, proyek ini juga bertujuan membuka isolasi wilayah dan mendukung mobilitas tenaga kerja melalui integrasi dengan bandar udara untuk konektivitas yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, kehadiran kereta api diproyeksikan mampu mengurangi kerusakan jalan, menekan angka kecelakaan, serta meminimalisir emisi gas buang demi pembangunan hijau yang berkelanjutan.
Pemprov Kaltara memastikan bahwa proyek perkeretaapian ini telah melalui tahapan perencanaan komprehensif dan siap untuk proses due diligence dengan calon investor. Dokumen pendukung telah lengkap, mulai dari Studi Rencana Induk yang selesai pada 2015, Studi Kelayakan (FS) untuk trase Tanjung Selor – Mangkupadi pada 2016, hingga Detail Engineering Design (DED) untuk trase Tanjung Selor – Binai pada 2017.
Analisis kelayakan ekonomi menunjukkan prospek yang sangat menguntungkan dengan Economic NPV positif sebesar Rp 1.575,89 Miliar dan Benefit Cost Ratio (BCR) mencapai 1,24. Proyek ini diperkirakan memiliki masa pengembalian modal (payback period) selama 24 tahun dengan total kebutuhan belanja modal (CAPEX) awal sebesar Rp 6,98 Triliun.
Saat ini, Kaltara menawarkan struktur investasi yang menguntungkan dan terjamin dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi serta status Proyek Strategis Nasional yang memberikan kepastian hukum kuat. Para investor domestik maupun internasional diundang untuk bermitra dalam proyek infrastruktur transformatif ini melalui berbagai skema yang tersedia.
Pilihan kerjasama mencakup Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), konsesi jangka panjang, hingga pembiayaan campuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan investor demi kemajuan bersama. BIRO ADPIM