BIRO ADPIM – Berada di garis depan perbatasan negara bukan berarti terpinggirkan. Prinsip inilah yang terus dipegang teguh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui peninjauan langsung (monitoring dan evaluasi) yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., ke wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Selasa (24/3).
Mengingat pentingnya kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ini, Pemprov Kaltara bergerak cepat memastikan fasilitas publik tetap layak dan aman bagi masyarakat.
Setibanya di Bandara Long Ampung, Wagub Ingkong Ala yang didampingi oleh sejumlah pejabat teras—termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, Kepala Bapperida Bertius, serta Kepala BPPD Ferdy Manurun Tanduklangi—langsung meninjau infrastruktur vital.
Fokus utama tertuju pada Jembatan Long Ampung dan Jembatan Nawang. Sebagai urat nadi transportasi menuju bandara dan penghubung antar-kecamatan (Kayan Hulu dan Kayan Selatan), kondisi jembatan yang mulai termakan usia menjadi prioritas perbaikan.
Menurutnya, infrastruktur perbatasan harus ditingkatkan agar aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar. Ini adalah akses utama, sehingga aspek keselamatan warga adalah keharusan.
Selain jalan dan jembatan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Pemprov Kaltara meninjau langsung Rumah Sakit Pratama Long Ampung. Wagub menekankan pentingnya perawatan gedung secara berkala, terutama untuk fasilitas yang masih dalam masa pemeliharaan kontraktor.
Tujuannya, memastikan warga di perbatasan mendapatkan layanan medis yang setara dengan wilayah perkotaan, tanpa terkendala kerusakan fasilitas fisik bangunan.
Keseriusan Pemprov Kaltara dalam membenahi infrastruktur ini juga memiliki dimensi diplomasi yang kuat. Pada 25–26 Maret 2026, wilayah Long Nawang dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan (Lawatan Muhibah) dari Timbalan Menteri Digital Malaysia (Sarawak).
Dengan infrastruktur yang mumpuni, Kaltara ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah tetangga yang kuat, siap bekerja sama, dan memiliki tata kelola wilayah perbatasan yang baik.
Kunjungan ini pun merupakan bagian visi Pemprov Kaltara mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok provinsi. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah dapat mendengar keluhan warga sekaligus memastikan setiap rupiah APBD digunakan tepat sasaran untuk kepentingan rakyat. BIRO ADPIM