BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat sinergi lintas instansi guna meredam gejolak inflasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 Hijriah.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum menginstruksikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seluruh kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga komoditas pangan.
Langkah ini diambil menyusul rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi bulanan (month-to-month) Kaltara pada Februari 2026 berada di level 0,47%, dengan inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 4,75%.
Dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) di Tanjung Selor, Senin (9/3), Gubernur menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko kenaikan harga musiman. Pemprov Kaltara telah menetapkan Strategi 4K sebagai pilar utama pengendalian harga antara lain dengan operasi pasar murah, pemantauan rutin, dan sidak distributor guna mencegah praktik spekulasi atau penimbunan.
Pemprov juga memacu peningkatan produksi pangan lokal dan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah.
Selain itu, mengoptimalkan kerjasama antardaerah (KAD) untuk mempermudah aliran pasokan dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Termasuk memastikan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Stabilitas inflasi hanya dapat dicapai melalui sinergi, super team yang solid,” ujar Zainal.
Pemerintah daerah berupaya mengarahkan laju inflasi agar kembali ke rentang sasaran nasional, yakni 2,5% ± 1%. Sebagai catatan, pada tahun 2025, Kaltara berhasil menjaga inflasi di angka 2,57%, yang dinilai masih cukup stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain aspek harga, Gubernur juga menyoroti percepatan realisasi belanja APBD sebagai instrumen untuk menstimulus ekonomi dan mendukung digitalisasi di wilayah ini.
Menjelang arus mudik Idulfitri, para bupati dan walikota diinstruksikan segera melaporkan kesiapan logistik, terutama terkait ketersediaan bahan pokok dan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna memastikan distribusi tetap lancar. BIRO ADPIM