BIRO ADPIM – Komitmen Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., mengawal pembangunan beranda terdepan NKRI kembali ditegaskan di tingkat nasional. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI, Gubernur memaparkan potret tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi masyarakat perbatasan RI-Malaysia.
Berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/1), rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR/BPN, serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Dalam paparannya, Gubernur Zainal menekankan, persoalan utama yang menghambat akselerasi kesejahteraan di perbatasan adalah tingginya disparitas harga kebutuhan pokok dan material bangunan. Hal ini dipicu sulitnya akses logistik yang masih sangat bergantung pada jalur udara dan sungai.
“Kondisi di lapangan menunjukkan harga satu karung semen bisa menyentuh angka Rp800 ribu, sementara gas elpiji 3 kg mencapai Rp400 ribu. Ini adalah realitas yang harus segera kita carikan solusinya bersama melalui intervensi kebijakan pusat,” tegas Gubernur di hadapan forum.
Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kaltara ini menyoroti minimnya sarana prasarana dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Gubernur mengisahkan bagaimana warga perbatasan harus bertaruh nyawa menggunakan long boat untuk melintasi jeram-jeram berbahaya demi mendapatkan kebutuhan pokok.
“Jika perahu menghantam batu di jeram, tidak hanya barang logistik yang hilang, namun nyawa masyarakat kita juga terancam. Inilah mengapa konektivitas darat menjadi prioritas mutlak,” imbuhnya.
Gubernur juga membeberkan tingginya biaya konstruksi di wilayah tersebut. Sebagai gambaran, alokasi anggaran Rp5 miliar hanya mampu membangun jalan aspal sepanjang 800 meter di wilayah Krayan akibat mahalnya biaya angkut material.
Meski memiliki keterbatasan fiskal, Pemprov Kaltara tetap konsisten menghadirkan program pro-rakyat di perbatasan, mulai dari program Dokter Terbang hingga pemberian Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang dan barang. Namun, Gubernur menegaskan bahwa dukungan APBN sangat krusial untuk melakukan lompatan pembangunan. BIRO ADPIM