BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memulai langkah mengamankan arah pembangunan daerah tahun 2027. Dalam Rapat Koordinasi Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027, Wakil Gubernur Ingkong Ala, SE.,M.Si menginstruksikan seluruh Perangkat Daerah (PD) memastikan rencana kerja tiga tahunan selaras dengan visi jangka menengah provinsi dan sasaran pembangunan nasional.
Fokus utama penyusunan RKPD 2027 adalah “Pembangunan Wilayah yang Merata, Sumber Daya Manusia Berkarakter, dan Ekonomi Bernilai Tambah”.
Tema ini turunan Visi RPJMD 2025-2029, yakni “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan Berkelanjutan”.
RKPD Tahun 2027 menjadi tahun ketiga implementasi RPJMD 2025-2029. Menurut Wagub, dokumen ini krusial sebagai peta jalan yang akan menentukan realisasi investasi dan program pembangunan yang memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pastikan RKPD 2027 selaras dengan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2027. Sinergi ini wajib untuk memastikan program-program Kaltara berkontribusi maksimal pada agenda ekonomi nasional,” tegas Wakil Gubernur.
Dalam upaya menciptakan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran, orientasi ini berpedoman pada Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Proses penyusunan RKPD 2027 akan melalui tahapan Persiapan: Pembentukan tim, orientasi, penyusunan agenda, dan penyiapan data/informasi; Penyusunan Rancangan Awal RKPD; Penyusunan Rancangan RKPD; Musrenbang RKPD (Forum Keterlibatan Publik); Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan Penetapan RKPD.
Wagub menugaskan Bappeda dan Litbang untuk mengoordinir seluruh proses ini. Seluruh PD diinstruksikan segera menyusun agenda kerja, menyiapkan data, serta mengevaluasi capaian kinerja strategis tahun 2025 sebagai fondasi data Renja PD 2027.
Wakil Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa sinergitas dan kolaborasi maksimal antar institusi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
:Pastikan RKPD 2027 disusun dengan semangat yang bertanggung jawab pada masyarakat. Dokumen ini harus menggambarkan agenda-agenda yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan memberi kontribusi nyata bagi Provinsi Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur,” tuturnya. BIRO ADPIM