Berita

Kaltara desak pemekaran daerah sebagai sabuk pertahanan IKN dan kesejahteraan di perbatasan

BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya memajukan calon Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah perbatasan.

Langkah ini dinilai sangat strategis, tidak hanya untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga sebagai pilar pertahanan dan keamanan nasional, yang kini disebut sebagai ‘Ring of Defence’ Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara) yang diselenggarakan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Selasa, 25 November 2025.

Wagub Ingkong Ala menyampaikan apresiasi tinggi kepada AMP Kaltara atas inisiatif forum strategis ini. Ia menekankan bahwa posisi Kaltara telah bertransformasi dari sekadar wilayah terluar menjadi “Beranda Depan NKRI”.

“Dengan hadirnya IKN di Pulau Kalimantan, peran strategis Kaltara semakin menguat sebagai wilayah penyangga sekaligus bagian dari sabuk pertahanan dan keamanan nasional atau Ring of Defence IKN,” ujar Wagub.

Menurutnya, DOB di kawasan perbatasan merupakan instrumen penting untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, dan membuka ruang percepatan kesejahteraan masyarakat.

Wagub mengingatkan bahwa DOB bukanlah pemekaran administratif semata, melainkan rekayasa kebijakan yang harus dirancang matang, terukur, dan berbasis pada kebutuhan riil daerah. Ia menekankan bahwa DOB harus mampu menjadi akselerator pembangunan, bukan malah menimbulkan beban baru bagi negara.

Peluang besar dari DOB mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, serta penguatan identitas kebangsaan. Di sisi lain, tantangan seperti kesiapan fiskal, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur pemerintahan, dan stabilitas keamanan wilayah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah strategis.

Seminar ini menarik perhatian luas dengan hadirnya sejumlah tokoh dan pakar strategis dari tingkat nasional hingga daerah. Mereka yang hadir antara lain Andrinof Chaniago, Inisiator Perpindahan IKN, bersama dengan Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M., dari Ditjen Otda Kemendagri, dan Dr. Gutmen Nainggolan, S.H., M.Hum., dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Turut hadir pula Dr. Gerald Theodorus L. Toruan, S.H., M.H., Peneliti BRIN Bidang Pertahanan, serta Hermanus, S.Sos., Wakil Bupati Nunukan. Kehadiran para akademisi, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi masyarakat lainnya, termasuk Badan Pengurus Harian Calon DOB (CDOB), menunjukkan konsolidasi pemikiran yang kuat.

Gubernur Ingkong Ala menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Pemprov Kaltara terus mengawal usulan DOB melalui kolaborasi erat dengan Pemerintah Pusat.

Ia optimistis seminar ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif, yang akan menjadi pijakan kebijakan dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkokoh kedaulatan bangsa di wilayah perbatasan, menuju visi Indonesia Emas 2045. BIRO ADPIM