Berita

Kukuhkan Sindu Senjaya, Gubernur Zainal minta BPKP kawal pembangunan hingga program unggulan 2026

BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, mengukuhkan Sindu Senjaya Aji, M.M., Ak. sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara yang baru.

Sindu Senjaya Aji menggantikan Kepala Perwakilan sebelumnya, Totok Prihantoro.

Pengukuhan ini dilaksanakan pada Selasa (21/10/2025) di Tanjung Selor, Bulungan, dan menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KEP-400/K/SU/2025.

Dalam pidatonya Gubernur Zainal A Paliwang mengucapkan selamat dan optimistis Kepala BPKP yang baru mengawal gerak langkah pembangunan di Kaltara.

Ia menekankan peran penting BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan proses pembangunan daerah.

Gubernur juga menyinggung program prioritas pembangunan daerah Kaltara pada 2026 yang mencakup delapan program unggulan berfokus pada konektivitas perbatasan, ekonomi hijau, dan peningkatan kebutuhan dasar.

“Kami berharap BPKP Provinsi Kaltara melakukan pengawalan untuk menjamin akuntabilitas program prioritas pembangunan tersebut, sebagaimana telah tertuang dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Kolaboratif Lintas Sektoral yang ditandatangani Juli 2025,” tegas Gubernur.

Deputi Bidang Pemerintahan Infrastruktur, Pengawasan Bidang Instansi Perekonomian, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, Aryanto Wibowo yang turut hadir, menyampaikan harapannya agar Kepala BPKP Kaltara yang baru diterima sebagai mitra kerja.

Aryanto Wibowo menegaskan bahwa BPKP hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis yang siap mendukung seluruh pemerintah daerah (Pemda) di wilayah kerja Kaltara.

“Kami yakin BPKP Kaltara dapat memberi nilai tambah untuk akuntabilitas keuangan dan pembangunan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kinerja BPKP Kaltara sebelumnya yang telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp3,9 miliar, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp220,76 miliar, serta mengefisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp27,4 miliar.

Aryanto Wibowo juga mengingatkan pentingnya pengawasan di tengah tekanan ekonomi global dan perlunya pemerintah daerah mengoptimalkan belanja untuk stimulasi ekonomi. Ia berharap BPKP Kaltara fokus mengawal program pembangunan nasional, termasuk delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di Kaltara, dengan perhatian khusus pada infrastruktur perbatasan.

Kegiatan pengukuhan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). BIRO ADPIM