BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum, memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltara pada Senin (30/6/2025).
Didampingi Wakil Gubernur Ingkong Ala SE, M.Si, rapat ini menyoroti sejumlah isu krusial, terutama soal serapan anggaran dan penekanan keras terhadap praktik korupsi.
Dalam arahannya, Gubernur Zainal Paliwang mengingatkan agar seluruh Kepala OPD proaktif menjalin jaringan dengan Kementerian di Pusat.
“APBD kita kecil. Segala upaya yang kita miliki, misal teman, kolega, berdayakan untuk bisa menarik anggaran atau program dari Kementerian demi pembangunan Kaltara,” tegasnya.
Gubernur juga tak segan memberikan peringatan keras terkait potensi tindak pidana korupsi. Merujuk pada kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang baru-baru ini terjadi di Sumatera Utara terhadap Kepala Dinas PU.
“Jangan coba-coba bermain-main. Saya tidak mau di Kaltara ini ada OTT,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung kewenangan Jaksa Agung terhadap tiga provider telekomunikasi.
Tak hanya itu, Gubernur juga mewanti-wanti soal proyek atau perjalanan dinas fiktif.
“Kalau fiktif di situ ada pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan adalah tindak pidana. Kalau sudah masuk ranah hukum, resikonya sangat berat,” jelasnya.
Aspek transparansi program juga menjadi perhatian utama. Gubernur meminta agar program yang ada di OPD sesuai dengan rencana kerja dan tidak ada perubahan di tengah jalan tanpa seizin kepala daerah.
Gubernur juga meminta setiap OPD menindaklanjuti indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Gubernur juga agar serapan anggaran semester I sudah harus mencapai 50 persen.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Ingkong Ala turut menyoroti percepatan serapan anggaran APBD Murni.
“Tidak boleh disepelekan. Biar nilainya kecil, tetapi harus tetap berprogres tepat waktu, efektif dan efisiensi,” tegas Wagub.
Ia juga meminta Kepala OPD memperhatikan koordinasi dengan staf bawahan dan berinisiatif mencari potensi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Bangun terus kekompakan. Jangan ada persaingan kontraproduktif, tetapi persaingan yang positif,” pungkasnya, sembari meminta Inspektorat menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
Di akhir rapat, suasana sempat mencair dengan momen kejutan “marah-marah” dari Gubernur yang ternyata sebagai kejutan ulang tahun ke-51 Pj Sekda Bustan yang turut hadir dalam rapat. BIRO ADPIM