BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pusat Pelatihan Pertanian RI di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI, TNI, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat komitmennya mendukung program swasembada pangan Nasional.
Hal ini ditekankan oleh Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, saat membuka Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kaltara pada Senin (2/6/2025) di Tanjung Selor.
Rapat ini turut dihadiri Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementan RI, Dr. Inneke Kusumawaty, S.TP,M.P .
Kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan daerah terhadap peningkatan luas tambah tanam (LTT) melalui skema tanam optimasi lahan (Oplah), tanam reguler, dan padi gogo, serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI, Kaltara secara penuh berkomitmen mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional,” kata Gubernur Kaltara.
Oleh karena itu, penetapan target LTT dan Oplah sawah pada tahun 2025 ini menjadi salah satu agenda prioritas utama bagi daerah.
Kaltara telah menetapkan target tanam padi seluas 32.549 hektare untuk tahun 2025, yang tersebar di lima kabupaten/kota.
Target ini dibagi menjadi 18.011 hektare untuk tanam reguler, 10.258 hektare untuk tanam Oplah, dan 4.280 hektare untuk tanam padi gogo.
Strategi ini akan berfokus pada pemanfaatan lahan sawah potensial serta pengembangan padi gogo di lahan kering, dengan rencana penanaman yang dijadwalkan antara September hingga November 2025.
Kegiatan pendukung swasembada pangan di Kaltara telah berprogres. Per 27 Mei 2025, realisasi LTT telah mencapai 2.364,30 hektare, atau sekitar 13% dari target 18.011 hektare.
Sementara itu, progres konstruksi Oplah sudah menyentuh 1.727 hektare, atau 31,86% dari total luasan Oplah yang telah terkontrak seluas 5.420 hektare.
Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, realisasi tercatat sebesar 3.140,6 ton, atau 29,13% dari alokasi 10.780 ton.
Distribusi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) juga menunjukkan angka yang baik, dengan 66 unit telah disalurkan, mencapai 97% dari 68 unit yang terkontrak.
Selain itu, target Survei Investigasi Desain (SID) cetak sawah seluas 7.684 hektare diharapkan selesai dalam waktu dekat, dan konstruksi cetak sawah akan dimulai pada tahun ini juga.
Pembentukan Brigade Pangan (BP) juga menunjukkan kemajuan signifikan, dengan 44 BP telah terbentuk, atau 86% dari target 51 BP, yang berpotensi membuka lahan tanam seluas 7.383 hektare.
Seluruh program ini didukung oleh penguatan sarana dan prasarana pertanian, mulai dari persiapan lahan hingga penyediaan lumbung pangan, pemberdayaan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas penyuluh di seluruh wilayah kabupaten/kota, demi memperkuat fondasi Kaltara sebagai provinsi perbatasan yang tangguh dan produktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain sektor pertanian, rapat koordinasi ini juga memberikan perhatian khusus pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Instruksi ini dianggap krusial dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan ekonomi dari tingkat desa.
Kaltara telah bergerak cepat dalam menindaklanjuti instruksi tersebut. Sebanyak 447 desa dan 35 kelurahan di Kaltara telah menggelar musyawarah khusus pembentukan koperasi, menghasilkan 406 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk.
Saat ini, proses penerbitan akta pendirian koperasi menjadi badan hukum masih terus berjalan, dan untuk itu, sinergi serta kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan.
“KIta targetkan pada Juni 2025 ini semua koperasi itu sudah berbadan hukum, Pak Menteri Pertanian sudah melakukan percepatan-percepatan dan kami di daerah juga sudah melakukan upaya percepatan, salah satunya adalah dukungan CSR Bankaltimtara untuk ikut membiayai penerbitan Badan Hukum di notaris,” kata Gubernur. BIRO ADPIM