BIRO ADPIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Kamis (10/4/2025) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menekankan bahwa RPJMD ini merupakan peta besar pembangunan Kaltara lima tahun ke depan dan harus disusun secara partisipatif, terintegrasi, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Pemerintah Provinsi Kaltara telah menetapkan visi pembangunan daerah sebagai fondasi penyusunan RPJMD 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Fondasi Transformasi Kalimantan Utara yang Kokoh Sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan.”
Visi ini kemudian diturunkan dalam delapan misi strategis yang menjadi arah kebijakan utama pembangunan Kaltara lima tahun mendatang. Visi itu yakni Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif Berkeadilan; Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Kolaboratif dan Inovatif; Memantapkan Supremasi Hukum dan Stabilitas Daerah sebagai Beranda Depan NKRI.
Selanjutnya, Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Memantapkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; Memantapkan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Kalimantan Utara untuk Mengawal Indonesia Emas.
Wagub Ingkong Ala menegaskan bahwa keberhasilan misi ini memerlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Dan, ia menekankan empat hal penting dalam penyusunan RPJMD Kaltara 2025-2029.
Pertama, memastikan pembangunan dilaksanakan di seluruh wilayah Kaltara, meliputi kawasan perbatasan, pesisir dan pantai, serta daratan, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah.
Kedua, harus memprioritaskan pengembangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) agar anak-anak Kaltara tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global.
Ketiga, mengarahkan pembangunan pada keberlanjutan, dengan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Keempat, memanfaatkan peluang strategis dari kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tetangga, dengan mengambil peran aktif dalam pembangunan.
Wagub optimistis forum konsultasi publik ini membangun kesepahaman atas kondisi, potensi, dan arah kebijakan pembangunan Kaltara lima tahun mendatang, menghimpun aspirasi dan masukan konstruktif, serta memunculkan gagasan inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan.
Penyusunan RPJMD Kaltara 2025-2029 dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. BIRO ADPIM