BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD, Senin (24/3/2025) di Tanjung Selor, Bulungan.
Ia menguraikan pencapaian ekonomi makro dan realisasi anggaran daerah. Laporan ini menyoroti pertumbuhan positif di beberapa sektor, namun juga mengidentifikasi tantangan fiskal yang perlu diatasi.
Secara makro, Provinsi Kaltara menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,41, meningkat 0,73% dari tahun sebelumnya, menandakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,32%, turun 0,94%, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 3,90%, mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 4,57% didorong sektor konstruksi, akomodasi, dan perdagangan. Namun, sektor pertambangan yang dominan hanya tumbuh 0,28%, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 1,75%.
Pendapatan per kapita mengalami penurunan menjadi Rp198,43 juta, dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) membaik, turun menjadi 0,264 poin.
Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 93,31% dari target, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, realisasi pendapatan transfer (dana perimbangan) hanya mencapai 88,01%, dan realisasi belanja daerah 89,78%. Penerimaan pembiayaan daerah mencapai 100,02% dari target, sementara pengeluaran pembiayaan 80%.
Gubernur juga melaporkan realisasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah (Pusat) yang mencapai Rp21,143 miliar, kemudian mampu direalisasikan Rp19,171 miliar atau 90,67% dari total alokasi.
Dana ini disalurkan ke enam perangkat daerah, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Laporan ini menunjukkan bahwa Provinsi Kaltara mencapai kemajuan dalam pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tantangan dalam realisasi anggaran memerlukan perhatian khusus.
Pemprov Kaltarai telah menetapkan 14 kebijakan strategis untuk mengakselerasi pembangunan, dan hasil audit BPK-RI akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai pengelolaan keuangan daerah. BIRO ADPIM