BIRO ADPIM – Pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (25/6/2024) di Tanjung Selor, Pemprov Kaltara melalui Gubernur DR. (H.C.) H. Zainal A Paliwang, M.Hum dan DPRD Kaltara melalui Wakil Ketua Andi Hamzah, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, menjadi Perda.
Sebelum persetujuan, Ranperda ini telah melalui proses panjang, dimulai dengan penyampaian Nota Pengantar oleh Pemprov Kaltara pada Rapat Paripurna ke-15, dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Rapat Paripurna ke-16, dan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Rapat Paripurna ke-17.
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 10 tahun berturut-turut sejak 2014 menjadi salah satu faktor utama persetujuan Ranperda ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Meski disetujui, Ranperda ini masih harus melalui evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltara atas persetujuan Ranperda ini. Ia juga mengakui adanya beberapa catatan dan masukan dari DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara.
Beberapa catatan itu antara lain perlunya meningkatkan realisasi belanja modal, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Catatan DPRD itu menjadi masukan yang strategis untuk perbaikan penggunaan dan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 ini dan yang akan datang,” tutur Gubernur. BIRO ADPIM
