BIRO ADPIM, TANJUNG SELOR – Optimalisasi peran pos lintas batas negara (PLBN) dikupas dalam pertemuan Tim Kementerian Koordinator Polhukam (Kemenko Polhukam RI) dengan Pemprov Kalimantan Utara yang dipimpin Wakil Gubernur Dr. Yansen TP. M.Si di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis (23/2/2022).
Tim Kemenkopolhukam dipimpin Staf Ahli Laksamana Muda TNI Anton Simatupang berbicara banyak tentang penguatan PLBN terpadu dan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan.
Wagub mengemukakan pembangunan sejumlah PLBN oleh pusat di kawasan perbatasan negara di Kalimantan Utara merupakan kebijakan tepat.
PLBN bisa menjadi infrastruktur solutif dalam menjawab tantangan pembangunan perbatasan seperti kesenjangan wilayah, demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik, dan aksesibilitas.
PLBN di Kalimantan Utara mencakup PLBN Terpadu Sei Pancang (Nunukan), PLBN Terpadu Long Midang (Nunukan), PLBN Terpadu Labang (Nunukan), dan PLBN Terpadu Long Nawang (Malinau).
“PLBN Sei Pancang dan PLBN Long Midang sudah terealisasi pembangunan fisiknya 100 persen. Seluruh PLBN harus digejot dan ditingkatkan untuk segera dioperasionalkan sesuai fungsi dan tujuannya,” kata Wagub Yansen TP.
Adapun progres pembangunan fisik PLBN Labang mencapai 77 persen dan PLBN Long Nawang 67 persen.
Wagub mengatakan empat PLBN tersebut masih memerlukan akselerasi sarana penunjang operasional seperti akses jalan dan jaringan listrik, khususnya PLBN Labang dan PLBN Long Nawang.
Untuk mewujudkan PLBN sebagai embrio baru perekonomian masyarakat masih perlu sinergi kebijakan antara pemprov, pemkab setempat, dan pemerintah pusat.
“Perlu segera didorong kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan selaku pengelola PLBN untuk pengelolaan zona pendukung untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Termasuk segi konektivitas, peningkatan daya saing masyarakat, dan pembangunan sentra perdagangan,” ujarnya.
Adapun Staf Ahli Menkopolhukam Laksamana Muda TNI Anton Simatupang menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah penting dalam konteks nasional dan global.
Dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan yang menjadi isu strategis kawasan perbatasan negara, salah satunya dilakukan dengan menghadirkan PLBN.
“Selain menjadi infrastruktur dalam menghadapi segala ancaman asing, mengatur mobilitas pergerakan manusia dan barang, PLBN juga menjadi embrio pertumbuhan ekonomi suatu wilayah untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Anton Simatupang.
Dalam kunjungan ini, Anton Simatupang juga menggali upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah di Kalimantan Utara dalam mengawal pembangunan dan pengoperasian PLBN.
Termasuk upaya optimalisasi peran PLBN oleh pemerintah daerah, kendala pengelolaan PLBN, serta kesiapan infrastruktur pendukung di keempat PLBN yang dibangun. (BIRO ADPIM)
