Sebagai langkah nyata dari upaya pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Kalimantan Utara, dalam gerakan membangun desa menata kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kaltara menggelar Rapat Kerja dan Evaluasi Pemerintah Desa se-Provinsi Kalimantan Utara di aula gedung Gadis lt.1, Tanjung Selor, Bulungan, Jumat (18/11).
Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH MHum menghadiri secara langsung kegiatan yang mengangkat tema “Pembangunan Desa Berkelanjutan dengan Memprioritaskan Penanggulangan Kemiskinan, Penurunan Stunting dan Penataan Desa di Kalimantan Utara”.
“Kemiskinan yang ada di Kalimantan Utara harus dapat ditanggulangi bersama. Kita harus dapat bekerja sama untuk menyejahterakan masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Gubernur.
Menurut persentase penduduk miskin Kalimantan Utara Maret 2022 berada pada angka 6,77 persen, sedangkan persentase penduduk miskin nasional berada pada angka 9,6 persen. “Kita tidak boleh terlena dan harus terus berjuang menurunkan angka kemikinan Kaltara,” kata Gubernur.
Tidak kalah penting dari masalah kemiskinan, permasalahan stunting juga turut menjadi perhatian Pemprov Kaltara. “Beberapa tempat kasus stunting telah turun, tapi harus kita turunkan sampai dibawah 20 persen, khususnya wilayah Nunukan dan Tarakan, menuju generasi emas 2024 Indonesia,” pintanya.
Melalui kegiatan ini, DPMD Provinsi Kaltara melalui Gubernur Zainal meluncurkan aplikasi Revitalisasi Integrasi Pos Pelayanan Terpadu Kalimantan Utara (RINDUKU) dan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan Desa (SIMPELDESA).*