NUNUKAN, BIROADPIM – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum memimpin upacara Hari Ulang Tahun Ke-72 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Aula Kantor Bupati Nunukan, Jumat (11/3).
Upacara ini turut Bupati Nunukan Laura Hafid, Wakil Wali Kota Tarakan Effendy Djuprianto, Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, jajaran Forkopimda Kaltara, serta pejabat dan anggota Satpol PP Provinsi Kaltara dan seluruh kabupaten/kota di Kaltara.
Membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur mengatakan tema HUT Satpol PP dan Linmas tahun ini yaitu ‘Profesional dan Berintegritas Mewujudkan Penyelenggaraan Trantibum untuk Indonesia Maju dan Sehat’. Tema ini dinilainya tepat, karena menggambarkan realitas kesiapsiagaan anggota Satpol PP dan Linmas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang profesional dan berintegritas dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian serta pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Gubernur turut menekankan beberapa hal. Pertama, Satpol PP dan Linmas perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung upaya pencegahan, pengendalian serta penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 serta berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah.
Kedua, berperan aktif dalam percepatan vaksinasi tahap 1, 2 dan 3, karena vaksinasi adalah faktor kunci dalam penanganan pandemi saat ini.
“Ketiga, berikan contoh baik kepada masyarakat dalam penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19.
Keempat, tingkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar,” ujarnya.
Gubernur juga meminta koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi terkait atas dasar hubungan fungsional diperkuat.
“Saling membantu dan saling menghormati. Laksanakan tugas yang tegas namun tetap humanis, dan senantiasa memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia serta citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tuturnya. *
