TARAKAN, BIRO ADPIM – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang menyambut baik dan mendukung sepenuhnya Sosialisasi Pengawasan Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021, yang digelar pada Rabu (17/11/2021) di Kota Tarakan.
Ia menganggap kegiatan ini hal sangat penting sebagai salah stau upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam rangka mencegah hal-hal yang berpotensi menjadi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik, tentu dibutuhkan perencanaan yang strategis dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah,” tutur Gubernur Drs H Zainal.
Oleh karena itu, dalam kegiatan ini, ia meminta para peserta memanfatkan sebaik-baiknya, agar semuanya dapat meningkatkan kompetensi dan integritas APIP dalam mewujudkan peran sebagai consulting partner dan quality assurance.
“Kami berterimakasih kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Deputi BPKP yang selama ini memberikan pendampingan atau asistensi serta pembinaan kepada Pemprov Kaltara baik dalam proses perencanaan hingga penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya.
“Kami pun mengajak kita semua terus sinergi dan bersama-sama mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran,” lanjutnya.
Ia meminta dilakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemeritahan daerah yang berfokus pada usaha tindakan dan kegiatan pembinaan pengawasan degan memperhatikan prioritas dan resiko.
Demikian juga untuk mewujudkan integritas dan patisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan pengelolaannya berjalan transparan, akuntabel, disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk diketahi, Pemprov Kaltara telah menyusun rencana pengawasan berbasis berbasis resiko dan prioritas.
Gubeng yakin akan tercapai satu sistem pengawasan di Pemprov yang turut ditopang Kabupaten/Kota sebagai pilar utama.
“Kami imbau pula aparat pengawas intenal pemerintah agar dapat memberi nilai tambah implementasi kebijakan yang lebih baik, termasuk pengelolaan keuangan desa. Tidak haya fokus pada realisasi saja, tetapi memberi nilai tambah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. ADPIM