TANJUNG SELOR, BIRO ADPIM – Dalam kurun 34 hari terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemeriksaan terhadap kinerja atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Utara.
Dan, Senin (15/11/2021) sore, Gubernur Drs H Zainal A Paliwang SH MHum dan jajaran, bersama BPK Perwakilan Kalimantan Utara yang dipimpin Agus Arifin menggelar Exit Meeting di ruang rapat gubernuran. Turut hadir, Sekda Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus.
Dari hasil pemeriksaan kinerja tersebut, BPK memaparkan temuannya terhadap pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara secara umum, termasuk logistik, serta sarana dan prasarana vaksinasinya.
BPK menemukan belum meratanya pelaksanaan vaksinasi di Malinau, sehingga perlu lebih didorong. Perlu pula strategi-strategi penanganan yang tepat agar target vaksinasi dapat dicapai.
“Adapun secara umum di Kalimantan Utara, Alhamdulillah progres vaksinasi sudah mencapai 60 persen dan akan terus kita genjot hingga mencapai 70 persen di akhir tahun,” tutur Drs H Zainal A Paliwang.
Terhadap pemeriksaan vokasi pendidikan, BPK memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur mendorong Dinas Pendidikan segera menyusun plan action dalam waktu dua pekan ini atas seluruh temuan BPK. Seperti perlunya road map antar OPD agar pendidikan vokasi berjalan baik.
“Termasuk kita segera perlu data base guru produktif untuk merencanakan kebutuhan guru dalam jangka panjang ke depan. Selain itu, pembukaan jurusan baru khususnya sekolah SMK, perlu kita lengkapi dengan studi kelayakan sesuai potensi kewilayahan,” tuturnya.
Pada akhirnya, Gubernur berterimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan catatan-catatan positif bagi Pemprov.
Temuan-temuan itu, tutur Drs H Zainal, justru menjadikan jajaran Pemprov senang berterimakasih setinggi-tingginya kepada BPK.
“Sebab ini sebagai salah satu instrumen dalam melaksanakan evaluasi tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan ke arah yang baik baik dan berkelas,” tandasnya. ADPIM